JAILOLO – Berbagai cara dilakukan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat yang berkompetisi pada pilkada Tahun 2020 ini untuk mendapatkan dukungan dari warga.

(Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Danny Missy-Imran Lolori, misalnya, mendatangi paguyuban Basudara Tanah Sunda (Baraya Pasundan) di Desa Acango, Kecamatan Jailolo. Kedatangan paslon dengan akronim DAMAI di sekretariat organisasi itu untuk bersilaturahmi. Bagi Danny, Baraya Pasundan sudah menjadi bagian dari keluarga warga Halbar.

“Saya berterima kasih kepada keluarga Baraya Pasundan, karena sudah menerima saya dengan baik. Semoga kita bisa sama-sama dan satu pikiran dalam menjalankan program kerja kedepan lebih baik untuk kesejahteraan warga Halbar,” pungkasnya.

Ketua Baraya Pasundan Asep Syamsudin kepada wartawan, Rabu (11/11/2020) kemarin mengaku, banyak hal yang dibicarakan dalam silaturahmi itu, mulai program agrowisata hingga peningkatan SDM di Halbar. “Pak Danny datang bersilaturahmi dengan kami dari Paguyuban Baraya Pasundan banyak hal yang kita diskusikan,” kata dia.

Menurutnya, Danny Missy sebagai Bupati juga masuk dalam struktur sebagai pembina Baraya Pasundan, sehingga silaturahmi adalah hal yang wajar. Namun, kata dia, untuk sikap politik itu menjadi keputusan semua pengurus.

“Komitmen kami mendukung calon bupati yang program dan visi-misi yang matang dan konsisten untuk kesejahteraan warga Halbar,” ujarnya, seraya mengatakan, selain paslon DAMAI, juga sudah ada paslon lain yang bersilaturahmi dengan mereka.  

Sementara itu, paslon Denny – Iksan yang berakronim (DESAIN) melakukan kampanye terbuka di Desa Ngalo-Ngalo dan Desa Baraka, Kecamatan Ibu Selatan Selasa (10/11/2020) malam. Dalam kampanye itu, Atus Sandiang, salah satu tim paslon DESAIN menuding paslon petahana mengintimidasi warga terkait bantuan melalui pemerintah pusat berupa bantuan perumahan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada simpatisan pendukung paslon lain.

Atus menegaskan,  bantuan dari pemerintah pusat sudah tentu menjadi hak warga yang dalam kategori tidak mampu, tidak digunakan untuk kepentingan pilkada. Ketua Komisi I DPRD Halbar Fraksi Gerindra itu menjelaskan, bantuan perumahan, PKH dan BLT Dana Desa itu bersumber dari pemerintah pusat atau program presiden Jokowi kepada warga Indonesia, bukan program dari pemerintah daerah.

“Warga jangan takut dengan intimidasi yang sengaja dimainkan oleh tim paslon lain dengan tujuan untuk mendukung paslon mereka. Karena bantuan itu bersumber dari pemerintah pusat,” tandasnya. “Bantuan pusat diberikan kepada warga saat ini, namanya sudah masuk di pusat. Maka itu tidak bisa dihapus oleh oknum- oknum tertentu,” tegasnya lagi.

Atus meminta paslon lain jangan lagi membohongi warga, karena warga berhak mendapatkan bantuan itu  tidak ada kaitan dengan politik.  “Biarkan warga dengan hati nurani untuk berkeputusan tentukan dukungan mereka ke paslon pada 9 Desember nanti. Mari berpolitik santun, berikan pendidikan politik yang bijak. Jangan bodohi warga sampai lakukan hal intimidasi seperti itu,” ajak Atus.

Warga Desa Bataka dan Ngalo-Ngalo ikut membenarkan bahwa ada oknum tim dari paslon lain maupun oknum DPRD telah memaksa mereka untuk memilih paslon mereka.

“Dorang (mereka) akan kasi putus torang (kami) yang dapat bantuan, seperti Perumhanan, PKH dan BLT jika tara iko dorang pe kandidat (jika tidak ikut kandidat mereka),” ungkap warga. (ais)