SOFIFI – Efektivitas vaksin Sinovac Virus Corona (Covid-19) yang didatangkan Pemerintah dari Jakarta ke Maluku Utara (Malut), disorot Sultan Tidore, H. Husain Alting Sjah.

Menurut dia, pemerintah mesti hadir memberikan kepastian tentang efektivitas vaksinasi yang rencananya akan dilakukan kepada rakyat Malut. Termasuk memberikan rasionasinalisasi yang informatif dan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan keresahan kepada rakyat.

“Informasi tentang Vaksin ini ada kesimpangsiuran, baik di media sosial maupun di media cetak TV dan sebagainya. Ini membuat keresahan dan kegelisahan di masyarakat. Masyarakat tidak diberi informasi yang pasti tentang hal yang satu ini,” kata Sultan saat dihubungi, Selasa (05/01/2021).

Sultan yang juga anggota Komite I DPD RI dapil Malut ini menegaskan, Pemerintah baik di pusat maupun di daerah tidak boleh bermain dengan nyawa manusia.

“Karena ini menyangkut dengan nyawa dan keselamatan kehidupan mereka. Ini tidak boleh dimain-mainkan. Nyawa ini tidak ada cadangannya. Satu manusia satu nyawa, jadi tidak boleh dibikin main-main, uji dan sebagainya,” tegasnya.

Menurut dia, sekarang Pemerintah justru turut membantu memberikan informasi yang berseliweran tentang vaksin ini.

“Ada yang bilang dari Cina, ada yang bilang dari Jerman, dan sebagainya. Kemudian uji klinisnya juga harus dijabarkan, disampaikan. Dan Negara mana saja yang sudah melakukan vaksinasi, seberapa jauh tingkat keberhasilannya?,” tanya Sultan.

Dia mengatakan, yang ingin rakyat Malut dengar adalah efektivitas dan keakuratan vaksinasi. Bukan rakyat tidak setuju. Apalagi di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) memberikan hak kepada warga Negara untuk menentukan pilihan kesehatan ketika mau berobat, termasuk pelaksanaan vaksinasi. Karena itu, kata dia, Pemerintah tidak boleh semena-mena dan memaksakan rakyat untuk melakukan vaksin dengan alasan apapun.

Disentil mengenai ada penolakan vaksinasi dari sebagian oknum tenaga medis, H. Husain Alting Sjah mengatakan, penolakan itu dilakukan karena tenaga medis juga tidak mau nyawanya dipermainkan.

“Dia tidak boleh main-main dengan nyawa, dia juga harus mendapatkan informasi yang jelas, tenaga medis juga tidak dapat menjelaskan lalu bagaimana dia menjelaskan?,” timpalnya.

Mengenai pembahasan di internal DPD RI, Ia mengungkapkan, ditengah-tengah anggota DPD RI menjalankan masa reses, pada Selasa (05/01/2021) hari ini juga pihaknya akan melangsungkan sebuah sidang secara virtual, di dalam sidang tersebut kata Sultan akan dibicarakan juga mengenai rencana pelaksanaan vaksinasi Sinovac.

“Tetap akan kita bicarakan, tapi yang jelas di grup WA itu sudah mulai ada silang pendapat juga di kalangan DPD, sama dengan di DPR. Karena Pemerintah belum maksimal memberikan penjabaran terhadap pentingnya vaksin ini, kemudian harus menangkis berbagai efek dari informasi yang dipublikasi media. Media mempublish karena dia juga mendapat informasi yang akurat dari ahli-ahli kesehatan. Seharusnya Pemerintah bisa menangkis bahwa vaksin ini tidak berbahaya, vaksin itu penting, dan pentingnya dimana? Dan bahayanya itu dimana? Itu yang harus dijelaskan satu-satu,” cecarnya.

Ia juga menegaskan kepada Pemerintah agar pada saat melakukan vaksinasi kepada tenaga medis, harus dilakukan secara terbuka sehingga rakyat juga bisa tahu.

“Tidak boleh diam-diam kemudian dia bilang sudah divaksin. Harus terbuka kepada orang supaya menghilangkan keragu-raguan,” tegasnya. (nas)