TERNATE –  Selasa (23/02/21) masyarakat yang tergabung dalam Front Pembela Alam Ternate melakukan aksi terkait dengan aktifitas galian C, di kelurahan Tobololo Ternate Barat bertempat di DLH dan DPRD Kota Ternate.

Saat di depan DPRD Kota Ternate, mereka langsung di terima anggota DPRD Kota Ternate untuk mendengar aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan warga. Dimana mereka meminta agar galian C itu di tutup.

Korlap Front Pembela Alam Ternate  M. Ilham Yahya mengatakan, pihaknya menyikapi galian C yang ada di kelurahan Tobololo,  yang mana ada keluhan warga, bahkan galian C di Tobololo itu dinilai telah menyalahi ketentuan.

“Ini juga menjadi dasar atau alasan kami untuk melakukan aksi hari ini (kemarin) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan DPRD untuk meminta sikap terkait perizinan penambangan di Tobololo.  Jadi kami juga pertanyakan di Komisi III DPRD Kota Ternate, bagaimana respon  mereka, dengan langkah apa yang diambil di tambang Tobololo,” ucapnya.

Dari data yang mereka kantongi kata dia, dari rekomendasi yang ada itu pemerataan lahan taoi justru dialih fungsikan menjadi galian C. Bahkan materialnya di perjualbelikan.

“Itu diperjualbelikan, dan kelurahan mendapat income dari hasil itu dari 4 investor bervarisi ada yang 3 hingga 5 juta, masuk di kelurahan. Dan dampaknya yang paling parah itu dialami oleh Hasan, karena rumahnya retak parah dan koseng serta tembok retak, dan itu terjadi di empat rumah,” terangnya.

Terpisah  Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Fachri Badar mengatakan, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan saat aksi, salah satunya harus menutup aktifitas galian C di kelurahan Tobololo, selain itu warga juga meminta penambang untuk segera membangun talud penahan tanah untuk mengantisipasi banjir, dan merelokasi warga yang rumahnya terdampak galian C.

“Aktifitas galian C ini sejak dari tahun 2016, yang dilakukan oleh empat orang investor (penambang),” ungkapnya. Untuk menyikapi masalah galian C, pada Rabu hari ini kata Fachri, pihaknya sudah mengagendakan rapat gabungan dengan TKPRD, DLH, DPMPTSP dan Lurah.

“Besok (hari ini) nanti kita akan dapat informasi dari instansi teknis, kalaupun menyalahi, maka kami akan minta untuk menindak tegas,” tutupnya.(cim)