TULUS Tak Miliki Pilot Project 100 Hari Kerja

DPRD Kota Ternate

TERNATE – DPRD  menyebut Pemerintah Kota Ternate, sampai kini belum memiliki pilot project untuk mengatasi problem yang terjadi di masyarakat. Hal ini kemudian menimbulkan sejumlah keluhan warga termasuk air bersih yang dalam beberapa hari kemarin pelayanannya tidak maksimal di sejumlah kelurahan, begitu juga dengan masalah sampah yang terjadi saat ini.

Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy mengatakan, keluhan air bersih ini tidak hanya pada beberapa kelurahan, namun di banyak titik terjadi. “Kita berharap karena ini juga bagian dari komitmen pak Tauhid dan Jasri, jadi DPRD pada prinsipnya berharap agar segera di singkronkan,” katanya, Rabu (16/06/2021).

Kata dia, Walikota harus memanggil SKPD terkait, terutama PDAM agar bisa memastikan apa kelemahannya, jika sudah ditemukan, maka tinggal melihat pos anggaran yang bisa geser untuk membackup sarana yang dibutuhkan PDAM demi kelancaran pelayanan kebutuhan air bersih.

“Kalau ada pos di OPD serumpun yang ada kaitan dengan air bersih bisa di geser tidak anggarannya, ini untuk kebutuhan program 100 hari kerja di air bersih. Kalau item DAK tidak bisa, tapi yang bisa di geser itu program kegiatan melalui DAU,” ucapnya.

Menurut dia, hal yang paling urgen dan mestinya dilakukan pemerintah yang tertuang dalam program 100 hari kerja yakni penanganan sampah, penanganan air bersih, penanganan covid19, pemulihan ekonomi serta kota inklusif. “Kalau kota inklusif pemerintah sudah memfasilitasi pada kegiatan tertentu, tinggal kedepan sarana dan prasarana yang dibuat, dan poin yang paling penting adalah sampah dan air bersih,” sebutnya.

Dikatakannya, mestinya di 100 hari kerja Tauhid-Jasri harus dibuatkan pilot project, ada daerah yang menjadi contoh. Dia mencontoh penanganan sampah di barangka (kali mati), harus di panggil OPD teknis dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.

“Misalkan barangka Takoma itu hilirnya di pantai Toboko-Kota Baru, sementara hulunya melalui beberapa kelurahan itu yang harus dibicarakan, dengan memadukan SKPD terkait sampai ke tingkat kelurahan. Walikota dan Wakil Walikota tugasnya di sana dengan meminta Lurah untuk menggelar pertemuan dengan RT dan mereka turun langsung, kalau pertemuan tiga kali saja masyarakat bisa paham, lalu kemudian dipanggil DLH untuk tanyakan armadanya bisa melayani tidak, karena wilayah itu mau di buatkan contoh sehingga sampah yang ada di situ bisa dapat selesaikan dan masyarakat bisa terlayani,” jelasnya.

Dia menyarankan, agar dapat dikomunikasikan dengan BUMN yang ada di Kota Ternate untuk dapat mendukung program 100 hari kerja. “Kalau satu daerah saja di buatkan pilot project, itu sudah sangat luar biasa, tapi saya melihat kelemahannya anggaran, selain itu saya usul harus ada sasarannya. Kalaupun di luar 100 hari kerja kemudian dibuat juga tidak masalah tapi fokusnya harus kesana,” tegasnya.(cim)

Komentar

error: Content is protected !!