TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, mengingatkan Pemerintah kota Ternate secepatnya mengakomodir anggaran pembebasan lahan pelabuhan laut di lingkungan Keramat, Kelurahan Bido, Kecamatan Batang Dua. Tujuannya supaya perencanaan teknis yang sementara dilakukan Kementerian Perhubungan bisa berjalan sesuai waktu yang ditetapkan.

Wakil Ketua Komisi I, Zainul Rahman, Selasa (22/06/2021) mengatakan, Pemkot berkewajiban menyiapkan lahan, Disperkim sebagai OPD bertanggung jawab terkait masalah lahan. Karena itu mesti disiapkan sejumlah dokumen pembebasan lahan oleh Disperkim.

“Kalau kita terlambat mengeksekusi lahan, berarti berpengaruh pada tahapan perencanaan yang disiapkan oleh kementerian. Makanya DPRD minta Pemkot menjadikan pembebasan lahan di Batang Dua diprioritaskan tahun ini,” jelas Zaenul, usai RDP dengan Disperkim dan Balai Dirjen Perhubungan Darat Malut, di Kantor  DPRD Ternate.

Mengenai besaran anggaran, Zainul mengatakan, anggaran yang ditaksir lebih diketahui Disperkim, karena luasan lahan satu hektar. Bahkan hitungan nilai anggaran ada perhitungan tim teknis yang dibentuk oleh Disperkim.

Saat ini Pemkot Ternate sedang menyiapkan dokumen serta membentuk tim yang menghitung besaran anggaran pembebasan lahan pelabuhan laut di Kecamatan Batang Dua. Targetnya lahan akan dibebaskan pada bulan Juli mendatang,  ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggara pengadaan lahan bagi kepentingan umum yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan  penyerahan hasil.

“ Dari tahapan ini baru kita bisa bebaskan seluas 1 hektar untuk pelabuhan Bido, kemudian dari hasil rapat komisi berikan kepastian yang akan kita tuntaskan di bulan Juli,” jelas Sekretaris Disperkim Ternate, Muhlis Abdullah, Selasa (22/06/2021) usai RDP.Muhlis mengaku, pihaknya baru masuk di tahap perencanaan, namun dokumen sudah dipenuhi. “ Dokumen sudah kita penuhi, tinggal kita bentuk tim persiapan. Harga tanah kita gunakan tim appraisal, dan tahap pelaksanaan masuk tim percepatan penyelesaian penguasaan tanah. Sekarang tinggal tim persiapan dan tim penilai jasa tanah,” ungkapnya. (nas)