Perumda Aman Mandiri dan PDAM Dievaluasi

Walikota dan Wakil Walikota Tikep

TIDORE – Setelah mendapatkan banyak masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan mengenai Perusahaan Daerah (Perumda) Aman Mandiri dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Walikota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim dan Wakil Walikota Muhammad Sinen, bersepakat untuk menindaklanjuti apa yang menjadi catatan daripada DPRD yang disampaikan melalui pandangan akhir fraksi-fraksi pada saat paripurna LPP APBD Tahun 2020 di ruang sidang DPRD Kota Tikep baru baru in.

Kepada sejumlah awak media, Walikota berjanji akan melakukan audit internal terhadap penggunaan anggaran oleh Perumda Aman Mandiri sebagaimana yang diinginkan oleh DPRD.  “Soal catatan dari DPRD ini akan menjadi bahan istimewa bagi saya, sehingga Perumda dan PDAM akan kami evaluasi,” ungkapnya.

Senada disampaikan Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, ia sepakat dengan kebijakan Walikota untuk melakukan evaluasi terutama terhadap Perumda Aman Mandiri, pasalnya tujuan utama didirikannya Perumda itu untuk menstabilkan harga pasar menyangkut dengan kebutuhan petani dan nelayan, sehingga dengan begitu, para petani tidak kesulitan dalam memasarkan hasil panen.

“Saya setuju dengan catatan DPRD yang meminta agar Perumda ini dievaluasi, agar hal-hal yang tidak wajar dilakukan oleh Perumda juga bisa terungkap, sebab sudah banyak informasi bahwa di Perumda itu juga banyak pinjaman yang dilakukan terhadap karyawan, padahal anggaran yang dialokasikan ke Perumda itu tujuannya untuk masyarakat,” tegasnya.

Orang nomor dua di lingkup pemerintah daerah Kota Tikep ini juga mengucapkan banyak terimakasih kepada DPRD yang telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan, sehingga mereka begitu serius bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memikirkan kepentingan masyarakat umum. Olehnya itu dia memberikan apresiasi atas kepedulian yang ditunjukan oleh DPRD melalui pandangan fraksi.

“Kalau soal PDAM ini kita lihat dulu keuntungannya, jika belum memiliki keuntungan yang besar maka gaji para karyawan maupun direktur dan pengawas itu jangan dulu ditingkatkan,” tambahnya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara ini juga mengharapkan agar kedepan, DPRD dan Pemerintah Daerah terus bersinergi untuk mensukseskan visi misi pemerintahan Ali Ibrahim – Muhammad Sinen di periode ke dua, dengan visi besarnya “Membangun Masyarakat Sejahtera Menuju Tidore Jang Foloi”. Agar kedepan apa yang menjadi cita-cita bersama untuk memajukan Kota Tidore Kepulauan serta mensejahterakan masyarakat dapat terwujud. (ute)

Berita Terkait