Ancaman Hukum Rendah, Dua Anggota DPRD Tidak Ditahan

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Malut Richard Sinaga

TERNATE –  Dua anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang menjadi tersangka, yakni  Amin Drakel dan Wahda Z Imam, yang diduga terlibat tindak pidana, sejauh ini tidak dilakukan penahanan baik di penyidik Polda Malut maupun di tingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut. Mengapa demikian? sebab keduanya hanya disangkakan pasal kurang dari lima Tahun. Amin diduga terlibat tindak pidana informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sementara Wahda diduga terlibat tindak pidana terkait melawan petugas polisi yang sedang bertugas.     

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Malut Richard Sinaga menuturkan, berkas perkara bagi kedua tersangka sudah dilakukan tahap II. Untuk tersangka Wahda belum lama ini dilakukan tahap II beserta barang bukti ke Kejati Malut, dengan sangkakan melanggar pasal 211 KUHP atau pasal 212 KUHP. Begitu pula dengan tersangka Amin, pada Senin (11/10/2021) telah diterima penyerahan berkas perkara dan barang bukti. “Untuk tersangka Amin disangkakan melanggar pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE,” katanya kepada media ini, Selasa (12/10/2021).

Menurut juru bicara Kejati Malut ini, mengapa kedua tersangka tidak dilakukan penahanan, karena ancaman yang disangkakan terhadap kedua tersangka ini sebagaimana pasal di dalam berkas perkara kurang dari 5  tahun, sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHAP.

Richrad menegaskan, setelah kejati Malut telah menerima berkas  perkara tahap II disertai barang bukti dari kedua tersangka itu, maka dalam waktu dekat kedua kasus ini akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ternate guna memperoleh kepastian hukum.     “Penyerahan tersangka beserta berkas perkara dan barang bukti itu sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tak lupa  penerapan protokol kesehatan covid-19,” tandas Richard. (dex)

Komentar

error: Content is protected !!