TERNATE – Tahapan seleksi kepala sekolah pada 15 SMP yang ada di Kota Ternate ini, di pastikan tidak ada intervensi baik dari tim sukses atau orang terdekat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate Samin Marsaoly menegaskan, dalam seleksi ini tidak ada intervensi, jatah dan titip menitip serta politik balas budi terhadap seleksi terbuka pengisian jabatan kepala sekolah.

“Tidak ada intervensi terhadap seleksi kepala sekolah, siapa pun dia. Tidak ada urusan jatah – jatah, semua murni hasil seleksi,” tegasnya.

Menurut Samin, jika dalam seleksi ini kemudian ada peserta yang tidak memenuhi syarat dan kompetensi sebagaimana diatur dalam edaran panitia seleksi (Pansel) tidak bisa dipaksakan.

Bahkan kata dia, banyak dari sekali yang tidak memenuhi syarat dan telah digugurkan, ini membuktikan bahwa pansel masih tetap konsisten dengan syarat yang telah di buat.

“Sejauh ini tidak ada yang mengintervensi masuk, dan pansel konsisten dengan syarat dan ketentuan sebagaimana di dalam pengumuman pansel, buktinya ada kepsek yang bukan sarjana pendidikan digugurkan,” tandasnya.

Dia menjelaskan, dalam syarat itu telah diatur salah satunya harus memiliki diklat manajemen kepala sekolah ditandai nomor unik kepala sekolah (NUKS), diklat penguatan kepsek atau diklat kompetensi lain yang berhubungan tugas yang bersangkutan, atau guru penggerak.

“Yang lulus 29 orang yang sudah diumumkan oleh pansel, sehingga pansel bekerja secara independen dan profesional untuk menilai,” terangnya.

Samin menuturkan, setiap tahapan seleksi di pantau dan dituntut untuk bekerja secara profesional, sehingga di pastikan kepsek hasil seleksi ini bebas interversi, termasuk tim sukses.

“Kami buat seleksi agar menghindari titip menitip, karena memang nilai indeks pendidikan kita di Kota Terate rendah, dengan harapan dibuat seleksi dengan jalur ini, untuk meningkatkan daya saing dan kerja kompetensi kepsek,” pungkasnya.

Sembari menegaskan, tim sukses tidak diberi ruang mengintervensi, sebab birokrasi tidak bisa ada campur tangan politik.

“Kita hindari hal – hal tersebut, karena ini dalam rangka kompetensi,” tutupnya.(cim)