BOBONG – Setelah beberapa tahun bertahan pada posisi opini Tidak Wajar (WT), Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu akhirnya meraih Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2021.

Opini WDP pemkab Taliabu yang diterima langsung Bupati Aliong Mus bersamaan dengan kepala daerah di 9 kabupaten/kota lainnya, termasuk pemerintah Provinsi Maluku Utara bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Kota Ternate Kamis (12/05/2022) kemarin.

Menurut Aliong, prestasi opini BPK yang diraih Pemkab Taliabu tahun 2021, tidak terlepas dari langkah-langkah perbaikan penyajian laporan keuangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK Perwakilan Malut di Taliabu.  

“Hasil WDP ini akan kami implementasikan pada penyusunan LKPD di masa yang akan datang,” ujar Bupati mewakili sembilan kabupaten kota, dalam sambutannya

Aliong berharap, penyelenggaraan dan dinamika pemerintahan di Pulau Taliabu maupun Maluku Utara akan semakin baik dan terus dapat ditingkatkan, khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD di tahun-tahun mendatang, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pelaporan.

Politisi muda partai Golkar itu, hasil penilaian yang diterima seluruh kepala daerah tidak terlepas dari kolaborasi serta kerjasama yang terbangun dengan baik antara pemerintah daerah dengan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara serta stakeholder.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPK Perwakilan Provinsi Malut dalam melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 di Kabupaten Kota se Provinsi Malut,” ucap Bupati dua periode itu. (bro)