TERNATE- Kinerja dari sejumlah OPD di Pemkot Ternate sampai kini belum maksimal, hal ini membuat Wali Kota kecewa dan belum puas dengan capaian kinerja dari semua OPD. Hal ini disampaikan Wali Kota usai rapat dengan seluruh pimpinan OPD dan Camat yang ada di Pemkot Ternate.
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan,rapat itu untuk mengevaluasi kegiatan OPD yang belum efektif. “Saya belum terlalu merasa puas dengan kinerja seluruh OPD yang ada,” katanya.
Untuk itu kata Wali Kota, harus di percepat kegiatan tahun 2022, kemudian kelemahan koordinasi antar OPD itu menjadi hal yang paling utama untuk di tindaklanjuti oleh OPD.
“Termasuk mempercepat pemanfaatan plaza gamalama,” ungkapnya.
Meski sampai kini ada sejumlah kegiatan OPD menurut Wali Kota, sudah jalan namun masih lambat.
“Jadi saya masih merasa kurang puas dengan kinerja OPD secara seluruhnya, jadi harus di pacu terus untuk lebih cepat lagi,” tandasnya.
Kelemahan OPD yang membuat Wali Kota kurang puas dengan kinerjanya itu, berkaitan dengan koordinasi kegiatan. Meski begitu, dia menilai kalau OPD mampu menerjemahkan visi misi.
“Tapi percepatannya agak lambat, tadi sudah ditekan bahkan injang lagi,” tegasnya.
Terpisah Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Rizal Marsaoly menyebutkan, dalam rapat tersebut Wali Kota ingin mendengar langsung terkait dengan progress capaian dari masing-masing OPD, karena ada kegiatan dari 7 OPD belum seluruhnya melakukan tender, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan kantor Camat Moti.
“Dan rapat tadi sebagai bahan referensi dari pak Wali, termasuk pelayanan kebersihan sampah, air bersih, termasuk operasional dari plaza gamalama. Dan ditargetkan pada bulan Juni tahapannya sudah harus jalan,” jelasnya.
Selain itu kata Rizal, dalam rapat itu juga ditekankan oleh Wali Kota berkaitan dengan reklame, apalagi saat ini sejumlah baliho kandidat gubernur sudah banyak menghiasi kawasan di Kota Ternate.
“Tapi secara tupoksi saling tolak menolak antara BP2RD dengan DPMTSP, sehingga pak Wali meminta diserahkan BP2RD, sehingga pemasangan baliho di luar ketentuan sudah bisa dilakukan penertiban karena tahapan belum jalan, jadi pemasangan di ruang publik harus dibayar karena mempromosikan pribadi,” katanya.
Dikatakannya, dalam rapat tersebut Wali Kota menyoroti terkait dengan kegiatan yang bersumber dari DAK pada sejumlah OPD, meski sebagian besar sudah di ULP tinggal dilakukan tender.
“Butuh ekstra itu di Dinas Pendidikan, karena perencanaan mereka banyak yang belum jalan dan hal itu berpengaruh terhadap lelang fisik, termasuk PUPR dan Dinas Kesehatan, jadi pak Wali tekankan untuk secepat mungkin dalam minggu depan sudah harus tuntas,” tutupnya.(cim)