TERNATE – Meski sudah dipertengahan tahun anggaran 2022, namun program dan kegiatan Pemkot Ternate masih banyak yang belum jalan. Hal ini membuat DPRD melalui Komisi II pesimis dengan capaian visi misi yang sudah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2022 ini bisa terwujud.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A. Wahid mengatakan, APBD disepakati antara Pemkot dan DPRD itu paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan, atau tepatnya 30 November. “Jadi ada durasi waktu sebulan untuk evaluasi Gubernur, kemudian persiapan untuk perencanaan pada kegiatan fisik, kalaupun siklus anggarannya dilakukan secara baik maka setelah 30 November kita sepakati untuk ditetapkan jadi Perda dan dievaluasi Gubernur,” katanya Rabu (8/6/2022).

Dengan durasi waktu tersebut kata dia, maka di bulan Januari itu mestinya perencanaan sudah selesai, sehingga paling lambat di bulan Pebruari-Maret proses tender sudah jalan, sehingga ada waktu yang cukup untuk pekerjaan fisik bisa berjalan secara baik dan maksimal.

“Ini yang tidak dijaga oleh Pemerintah Kota Ternate, karena mereka masih berputar dimasalah pengurangan kemudian melakukan pembintangan, jadi mereka (pemerintah) kelihatan bingun, ini kelemahan pengelolaan keuangan yang ada di pemerintah, sehingga sampai bulan Juni mereka masih bingun mau tender atau tidak, ini yang saya heran. Karena hal ini harus membutuhkan skil dan kapasitas OPD yang memiliki pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu mensuport Wali Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan tiap tahun anggaran,” katanya.

Menurut Mubin, jika skil itu tidak dimiliki oleh OPD, maka kelihatan Wali Kota kewalahan melaksanakan program dan kegiatan setiap tahun anggaran. Khususnya program kegiatan yang sudah dituangkan dalam APBD. “Kelihatannya sangat kesulitan, contohnya ada program kegiatan yang besarannya 2 milyar, namun dari analisanya kemudian mereka lakukan pengurangan. Kalau pengurangan begitu saja kan tidak bisa ditender, karena ada prosesnya. Sebab tender itu sesuai dengan yang dokumen dituangkan dalam perda APBD kemudian dijabarkan dalam Perwali tentang penjabaran APBD, kalaupun ada perubahan maka dituangkan pada dokumen perubahan APBD,” ungkapnya.

Dikatakan politisi PPP ini, dengan kondisi yang ada saat ini pihaknya pesimis jikalau visi misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD tiap tahun tidak akan maksimal jalan, buktinya kata dia, sejumlah pelayanan dasar dikeluhkan warga baik sampah dan air bersih, kemudian infrastruktur yang sudah dirancang tidak berjalan.

Semua hampir tidak jalan, karena yang jalan itu hanya program kegiatan non fisik dan sudah jadi rutinitas pemerintah dalam mensuport pelaksanaan program dan kegiatan, kalau fisik rata-rata banyak yang belum padahal dia membutuhkan waktu cukup lama, jadi saya yakin visi misi pada tahun 2022 ini tidak maksimal, bahkan janji Wali Kota juga tidak nampak.

Mubin A. Wahid

Dia menyebut, Pemkot juga diperhadapkan dengan sejumlah persoalan khas perkotaan masih saja terjadi, belum lagi sejumlah ruas jalan rusak dan belum ada penyelesaian. “Ini menujukan Pemerintah belum maksimal melaksanakan visi misi, dan belum maksimal melakukan pelayanan terhadap masyarakat, dan DPRD akan terus menyampaikan ini sehingga Wali Kota mengambil langkah cepat dan tegas, kalau tidak dilakukan maka saya yakin dan percaya permasalahan di Kota Ternate yang begitu kompleks tidak mungkin dapat diselesaikan,” sebutnya.

Dia menegaskan, jika Pemkot tidak konsisten dengan program dan kegiatan di APBD, maka dipastikan akan kewalahan karena setiap tahapan selalu terlambat.

“Ini semua tergantung political will dari Wali Kota yang punya kewenangan, seharusnya sudah diberikan warning. Kalau nanti bulan Mei dan Juni baru kaget saya rasa terlambat, meskipun selama ini ada juga tapi tidak separah ini, jadi harus ada langkah cepat dan tegas,” tegasnya.(cim)