Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindagkop Kota Tidore, Saiful Bahri mengatakan, antisipasi dampak kenaikan harga BBM perlu ditingkatkan pengawasan secara bersama. “Kita juga perlu adanya dukungan dari aparat kepolisian agar lebih efektif, selain pengawasan teknis, pelayanan di setiap SPBU juga perlu ditingkatkan, agar tidak terjadi lagi antrian yang panjang, begitu pula dengan trip angkutan laut seperti feri dan tol laut juga perlu ditambah, mengingat pasokan kebutuhan pokok kita berasal dari luar,” ucap Saiful.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore, Daud Muhammad, dalam kesempatan tersebut menjelaskan, kenaikan harga BBM berdampak besar pada sisi angkutan umum, dengan ketersediaan BBM yang terbatas, seringkali menimbulkan keluhan di kalangan sopir, dan akhirnya mereka menuntut untuk kenaikan tarif angkutan umum.

“Sekarang harga pertalite Rp. 6000 naik menjadi Rp. 10.000, harga pertamax di SPBU Rp. 14.000, di eceran Rp. 17.000, ini yang harus kita antisipasi, terjadi gejolak di angkutan umum. Dengan total jumlah kendaraan angkutan umum di Kota Tidore Kepulauan mencapai 2000 angkutan, jika stock 80 ton/bulan maka akan terjadi gejolak, karena kenaikan harga BBM ini signifikan, tarif naiknya agak jauh, saya bilang ke mereka jangan dulu naikan tarif, kita tunggu kebijakan dari pemerintah,” tutur Daud.

Lebih lanjut Daud mengatakan, barangkali yang perlu ditingkatkan adalah ketersediaan stok BBM terlebih dahulu, karena 80 ton/bulan sangat sedikit. 

Untuk itu ia memohon agar pemerintah Kota Tidore dapat menyampaikan ke pemerintah provinsi terkait penambahan trip feri dari 4 trip menjadi 8 trip.

Rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan diantaranya, akan diadakan pertemuan lanjutan pada hari Rabu, (07/09) bersama SR Pertamina guna membahas penambahan stok BBM untuk Kota Tidore Kepulauan.

Selain itu disepakati pula jam operasi SPBU, khusus untuk SPBU di Pulau Tidore buka jam 07.00 WIT (pagi) sampai dengan jam 18.00 WIT (sore). (hms)