TIDORE – Keputusan Pemerintah Pusat yang menaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional, mendapat reaksi penolakan dari berbagai pihak. 

Seperti yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan, sejumlah organisasi yakni LMND Tidore, HMI Cabang Tidore dan PMII Cabang Tidore, kemudian membentuk aliansi dengan nama Front Berjuang Bersama Rakyat (BBM), melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Walikota Tidore Kepulauan, Kamis, (15/9/22).

Aksi itu, merupakan bagian dari penolakan Front BBM terhadap keputusan pemerintah pusat yang menaikan Harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dari Rp. 7.650/liter menjadi Rp. 10.000/liter dan Solar senilai Rp. 5.150/liter, menjadi Rp. 6.800.

Sedangkan untuk BBM Non Subsidi seperti Pertamax yang sebelumnya senilai Rp. 12.500/Iiter, kini telah dinaikkan menjadi Rp. 14.500/liter. Akibat kenaikan BBM berdampak terhadap kenaikan kebutuhan bahan pokok lainnya. 

Untuk itu, Front BBM, kemudian mendesak Pemerintah Kota Tidore Kepulauan agar segera membuat surat penolakan kenaikan harga BBM untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat. 

Pasalnya kebijakan menaikan harga BBM ini, sangat kontras dan berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, pada saat perayaan HUT RI ke 77, dimana Presiden memastikan bahwa postur APBN cukup aman bahkan surplus, sehingga bisa menjaga harga BBM tetap dijangkau oleh masyarakat, namun nyatanya harga BBM malah dinaikan. 

Selain itu, massa aksi juga meminta Pemerintah Kota Tidore untuk memberikan subsidi BBM kepada masyarakat, membentuk Pertashop di setiap kelurahan/desa dan mengaktifkan semua SPBU di Kota Tidore. Bahkan mereka juga menuntut pihak Kepolisian Resort Tidore Kepulauan untuk memberantas mafia migas dan mengontrol pelayanan di SPBU.

Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim saat menemui massa aksi mengucapkan terimakasih atas kepedulian yang ditunjukan oleh Mahasiswa dalam mengawal kepentingan rakyat. 

Untuk itu, atas nama Pemerintah Daerah, pihaknya akan melanjutkan tuntutan mahasiswa dengan menyurat ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo beserta lembaga terkait, untuk kembali menurunkan harga BBM. 

“Kami (Pemda Tikep) akan menyurat ke Presiden terkait penolakan kenaikan harga BBM,” kata Ali Ibrahim.

Sementara untuk menyediakan pertashop di kelurahan/desa, ditanggapi oleh Kepala Dinas Perindagkop, Saiful Bahri Latif, ia mengaku sejauh ini pihaknya sedang mencari pengusaha untuk mendirikan pertashop, namun belum ada pengusaha yang bersedia. 

Sedangkan terkait dengan pengontrolan pelayanan di SPBU, Kapolres Tidore Kepulauan AKBP. Setya Agus Hermawan menyatakan akan mendistribusikan jajaran Anggota Polres Tidore Kepulauan untuk melakukan pengamanan di SPBU yang ada di Kota Tidore Kepulauan dengan tujuan untuk mencegah adanya mafia migas. 

Kapolres memastikan, pihaknya tidak akan segan-segan menindak pelaku mafia migas jika ditemukan pihaknya. Bahkan hal ini juga sudah menjadi komitmen kepolisian bersama pemilik APMS di TIdore. (ute)