TIDORE – Dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan. Rencananya, dalam waktu dekat, sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada jabatan eselon II, bakal dilakukan evaluasi.

“Evaluasi ini nantinya berbasis kinerja, karena saya lihat masih banyak OPD yang kurang inovasi,” ungkap Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, saat ditemui, Selasa, (20/09/22).

Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini mengaku, kurangnya inovasi dari pimpinan OPD, juga bisa dilihat berdasarkan penilaian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menyebutkan Kota Tidore merupakan salah satu daerah dengan kriteria kurang Inovasi.

Untuk itu, agar daerah ini bisa berkembang lebih cepat, maka pimpinan OPD yang kerjanya kurang baik, akan diganti dengan orang-orang yang tentunya juga berkompeten di bidang tersebut.

“Selain banyak pimpinan OPD yang kurang inovasi, saya juga melihat dalam penyerapan anggaran di masing-masing OPD, itu juga tidak terlalu maksimal, sehingga banyak program yang masih tersendat,” pungkasnya.

Olehnya itu, sebagai Wakil Walikota, yang punya wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja bawahan, Muhammad Sinen memastikan bahwa OPD yang kurang inovasi serta belum mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang ditargetkan, tentu akan dilakukan evaluasi, sampai pada tingkat nonjob dan roling jabatan.

“Prinsipnya, kita dalam melakukan evaluasi itu bukan karena suka atau tidak suka, melainkan didasarkan pada kinerja dari masing-masing pimpinan OPD. Karena yang kita harapkan dari pimpinan OPD, itu bisa bekerja dengan efektif, sehingga dapat mensukseskan apa yang menjadi visi misi Walikota dan Wakil, karena itu, merupakan arah pembangunan Tidore kedepan,” tambahnya.

Muhammad Sinen yang juga merupakan politisi ternama jebolan PDIP Maluku Utara itu menegaskan, sebagai pembantu Walikota dan Wakil, para kepala-kepala dinas dan Kepala Bagian, seharusnya dapat menunjukan loyalitasnya dengan prestasi, tanpa menunggu arahan pimpinan. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat, itu benar-benar dirasakan, karena yang menjadi tujuan daripada berpemerintahan itu sendiri, adalah mensejahterakan rakyat.

“Sebelum para pimpinan OPD ini dilantik, itu diawali dengan penandatanganan pakta integritas, atau perjanjian kinerja. Jadi kalau ada OPD yang dievaluasi, maka itu harus diterima dengan lapang dada, sebab jabatan ini bukan warisan yang harus dipertahankan mati-matian,” ujarnya.

Wawali menyebutkan, dalam waktu dekat ini, terdapat 15 OPD pada jabatan eselon II yang akan dilakukan evaluasi, dari 15 OPD itu, ada yang nantinya di nonjob dan dilakukan roling jabatan. “Kurang lebih sekitar 15 OPD yang akan kita evaluasi,” tandasnya.

Setelah evaluasi 15 OPD untuk jabatan eselon II, Wawali juga mengatakan bahwa evaluasi kinerja ini, juga akan dilakukan pada jabatan Eselon III dan IV. Dalam pelaksanaan evaluasi nanti, juga terdapat beberapa pejabat yang di nonjob dan dirotasi atau roling jabatan. “Semua akan kita evaluasi, namun itu dilakukan secara bertahap,” tegasnya. (ute)