Ia juga mengingatkan kepada Pemerintah Kota Tidore untuk melakukan optimalisasi atas aset-aset dan optimalisasi pajak daerah. 

“Dengan kunjungan ini, adanya keterbukaan sangat penting, kita mendorong kemandirian fiskal, sampaikan saja jika ada masalah MCP, nanti dicarikan solusi sama-sama. Pemda lakukan optimalisasi atas aset-aset, juga optimalisasi pajak daerah, untuk aset-aset yang belum dikembalikan agar segera dikembalikan atau ditarik,” ucap Dian.

Dian juga memuji kinerja Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah bekerja untuk mengoptimalisasi aset-aset milik daerah, seperti penarikan kembali aset kendaraan daerah bagi pejabat baik pemerintah maupun anggota DPRD yang sudah berakhir masa tugasnya.

Kepala BPKAD, Amir Gorotomole dalam pemaparannya mengatakan, BPKAD Tidore telah melakukan pengamanan dan penertiban aset, diantaranya pengamanan fisik berupa pemasangan patok atau tanda batas tanah dan pemasangan papan tanda kepemilikan, sedangkan untuk aset peralatan dan mesin lainnya dilakukan penempelan kode barang.

“Untuk aset kendaraan dinas roda empat sudah ditarik semua, baik untuk pejabat pemerintah maupun anggota DPRD, sementara kendaraan yang masih dikuasai yaitu 10 kendaraan dinas roda dua, yang terdiri dari 9 kendaraan roda dua milik Dinas Pendidikan untuk guru SMA, dan 1 kendaraan roda dua milik SKPD Kecamatan Oba, dan dalam bulan Oktober ini akan diupayakan untuk menarik semua,” papar Amir.

Rakor tersebut diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas penyerahan aset milik daerah oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo dan Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tidore, Kepala KPP Ternate, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore, yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tidore, mewakili Polres Tidore, serta OPD di Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. (hms)