TERNATE – Hutang Pemkot Ternate yang sudah dipastikan akan terbawa ke tahun 2023 yakni kegiatan dan program pada Dinas PUPR Kota Ternate, yang nilainya mencapai 40 miliar sesuai dengan laporan yang telah diterima.

Sekda Kota Ternate Jusuf Sunya mengatakan, Pemkot Ternate lebih optimal sehingga belanja yang dibayar sesuai dengan kemampuan keuangan, sehingga jika tersedia anggaran di BPKAD maka diselesaikan.

“Namun jika belanja modal dan fisik yang tidak memungkinkan untuk dibayar tahun ini maka kita luncurkan di tahun 2023,” katanya, pada Selasa (27/12/2022) kemarin.

Menurut Jusuf, kegiatan yang diluncurkan sebagai hutang dan pembayarannya baru dilakukan tahun 2023 saat ini sudah mulai dilakukan identifikasi oleh Pemkot Ternate.

“Misalkan di Dinas PUPR itu ada beberapa program kegiatan yang sudah didata dan dilaporkan ke kami untuk diluncurkan,” ungkapnya.

Dia menyebut, jumlah kegiatan dan program di Dinas PUPR yang bakal diluncurkan pembayarannya ke tahun 2023 mencapai 40 miliar, dimana kegiatan yang bakal diluncurkan pembayarannya itu sebagian sudah selesai.

“Dian anti terhitung sebagai hutang, tapi mudah-mudahan diwaktu terakhir ini dapat dikelola oleh BPKAD, sehingga dia tidak membebani tahun depan,” sebutnya.

Namun sampai kini laporan yang baru diterima kata dia, yakni baru Dinas PUPR Kota Ternate, sementara OPD lain belum diterima. “Tapi kita akan tetap bayar jika itu sudah dilaksanakan,” tandasnya.

Pihaknya kata dia, sebelumnya sudah mengantisipasi anggaran 40 miliar ini dalam APBD tahun 2023 untuk pembayaran hutang dari Dinas PUPR Kota Ternate, karena Pemkot Ternate sudah berhitung akan terjadi hutang pada sejumlah kegiatan di Dinas PUPR.

“Kita harapkan sekarang ini agar bagaimana OPD cepat menyusun laporan keuangan, mengingat ini sudah masuk akhir tahun. Supaya nanti di tahun depan pada semester pertama ketika dilakukan pemeriksaan BPK itu semua administrasi laporan tahun 2022 ini sudah tuntas,” tutupnya.(cim)