TERNATE – Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate Jamian Koleng Susu menyoroti sejumlah persoalan yang di tahun 2022. Sorotan itu ditujukan ke Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib.

Jamian mengatakan, pada akhir tahun ada banyak orang yang mengantri di Kantor Dinas PUPR Kota Ternate pada Jumat (40/12/2022) kemarin malam. Antiran itu untuk menandatangani dokumen yang diduga berkaitan dengan pekerjaan fisik tahun 2022.

“Saya sempat lewat di depan kantor Dinas PUPR, itu terlalu banyak orang yang menunggu seorang Kadis untuk tanda tangan berkas. Saya kurang tahu apa berkas yang mau ditandatangani, tapi kalau PUPR itu sudah pasti berkaitan dengan proyek kecil, seperti drainase, ada juga rehap sekolah,” katanya, pada Sabtu (31/12/2022).

Mestinya penghujung tahun seperti ini kata dia, Kepala Dinas yang mengendalikan banyak pekerjaan fisik harus stay di ruang kerja kantor.

“Paling tidak dia stay di sana supaya segala urusan bisa tuntas. Memang tumpuan kegiatan di akhir tahun ini paling banyak ada di PUPR, Sehingga ini perlu diperbaiki dalam memasuki tahun 2023, semoga lebih baik lagi pelayanan publik,” ungkapnya.

Berbeda dengan Dinas PUPR, Politisi Partai Gerindra Kota Ternate ini justru mengapresiasi pelayanan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate. Menurutnya, dimana kantor ini melakukan pelayanan publik berjalan cukup prima.

“Di keuangan saya akui cukup stand by menerima berbagai administrasi yang masuk untuk proses pencairan kegiatan,” sebutnya.

Untuk itu dia berharap, Wali Kota Ternate tidak lagi melibatkan Kepala OPD yang mengendalikan banyak program fisik terlibat dalam panitia ivent seperti HAJAT yang berlansung kemarin.

“Jangan terlalu libatkan dalam momen tertentu misalnya Hajat kemarin, ketua panitia, itu juga perlu ditinjau kembali, paling tidak cari orang yang kurang kesibukan,” pintanya.

Dia juga menyoroti, persoalan keretakan hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hal ini kemudian berdampak pelayanan air bersih dan penanganan sampah di Kota ini yang sampai kini masih dikeluhkan.

“Ini adalah satu penilaian tersendiri bagi politisi maupun tokoh lainnya. Yang jelas tidak ada harmonisasi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Karena itu harus segera dibenahi hubungan yang retak itu,” katanya.

Mengenai persoalan air bersih dan sampah, ia meminta untuk segera dibenahi.

“Memang kita sadari kemarin langkah-kangkah Pemerintah mengatasi persoalan Perumda Ake Gaale itu menurut saya sudah cukup bagus. Tapi soal sampah, itu butuh keseriusan dan kerja keras semua pihak, terutama OPD yang menangani sampah,” tegasnya. Sampai berita ini dipublish Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib belum dapat dikonfirma.(nas)