DPRD Beberkan Kegiatan PUPR Ternate yang Terbawa Hutang

Komisi III Saat Lakukan Kunjungan Kerja (istimewa)
Komisi III Saat Lakukan Kunjungan Kerja (istimewa)

TERNATE- Kurang lebih sebanyak delapan kegiatan di Dinas PUPR Kota Ternate pada tahun 2022 lalu yang belum terbayar, ini akibat dari progress pekerjaan dilapangan belum mencapai 100 persen. Sehingga kegiatannya diluncurkan ke tahun 2023, termasuk kegiatan di belakang Jatiland Mall, hal ini sesuai dengan hasil kunjungan kerja Komisi III untuk memantau sejumlah kegiatan tahun 2022 lalu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Fachri Badar mengatakan, untuk pekerjaan pedestrian dibelakang Jatiland Mall dimana pada segmen satu dikerjakan oleh CV. Gelora Wija Luwu Enterprise dengan nilai kontrak 2,7 miliar, sedangkan segmen dua dikerjakan oleh CV. Andalan Putra Sejati nilai kontrak 2,6 miliar. Namun pekerjaan itu mengalami keterlambatan karena masalah teknis baik proses lelang dan sosialisasi pedagang yang butuh waktu.

Baca juga:  Halut Miliki 4 Ruang Penanganan Dekontaminasi Virus

“Pekerjaan itu kontrak awalnya 40 hari kalender, mulai dikerjakan pada akhir November dan jatuh tempo 31 Desember tapi sampai sekarang belum selesai dan Dinas PUPR terus berupaya paling lambat akhir bulan Januari sudah harus selesai, untuk kegiatan ini ada addendum,” ungkapnya, pada Minggu (15/1/2023) kemarin.

Dimana kata dia, pada segmen satu diluncurkan ke 2023 sebesar 857 juta, segmen dua sebesar 824 juta. Untuk itu Komisi III berharap, meski pekerjaan ini mengalami keterlambatan karena teknis, dan kemudian dipercepat progresnya namun harus juga memperhatikan kualitas teknis sesuai dengan petunjuk dalam dokumen kontrak. “Jangan sampai cepat tapi tidak berkualitas,” ungkapnya.

Menurut Fachri, pekerjaan yang mengalami keterlambatan selain belakang Jatiland Mall ada juga sejumlah pekerjaan lain yang mengalami keterlambatan yakni tetrapod pelabuhan Hiri, yang pekerjaannya diluncur ke 2023 diangka 20 persen.

Baca juga:  Ini Besaran Tarif Angkot Yang Bakal Ditetapkan Pemkot Ternate

“Alasan diluncurkan itu karena tetrapod ini sudah dicetak semua tapi pada saat pemasangan dilaut terkendala dengan gelombang, sehingga pemilik alat berat tidak berani mengambil resiko,” terangnya.

Dikatakannya, pekerjaan lain yang mengalami keterlambatan juga pada Bidang Cipta Karya yaitu dua saluran di kecamatan Ternate Utara yang diluncur ke 2023 sebesar 20 persen, kemudian rehab saluran tanah raja diluncur 40 persen dari nilai kontrak, sementara pada Bidang Bina Marga diluncurkan sejumlah kegiatan pada tahun 2023 diantara pembangunan jalan menuju makam Sultan Babullah di Foramdiahi yang annggarannya baru dicairkan 80 persen di 2022 sisanya 20 persen diluncurkan ke tahun 2023 termasuk konsultan pengawas belum juga dicairkan, sedangkan Bidang Bangunan Gedung ada dua kegiatan yang diluncurkan yakni rehab rumah dinas kemudian penyusunan dokumen kajian teknis kantor Wali Kota sebesar 50 persen.

Baca juga:  Pemkot Ternate Pastikan Tindaklanjut Catatan DPRD

“Jadi yang diluncurkan itu kegiatan pada Bidang Bina Marga satu fisik satu konsultan, Bidang Bangunan Gedung itu satu fisik satu penyusunan dokumen teknis, Bidang Tata Ruang itu dua kegiatan fisik, kemudian Bidang Cipta Karya ada dua kegiatan fisik,” jelasnya.

Terkait hal ini kata Fachri, dari Banggar DPRD telah memberikan ikhtiar ke TAPD sejak awal agar mengantisipasi dana lucuran (hutang) yang akan terjadi pada tahun 2023, akibat sisa pekerjaan di tahun 2022. “Jadi akan kami kroscek kembali apakah anggaran sudah diantisipasi atau belum,” tutupnya.(cim)

error: Content is protected !!