DARUBA – Kantor Bupati Pulau Morotai digeruduk sejumlah pengemudi truk yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Pulau Morotai, Selasa (14/3/2023). 

Para Sopir truk tersebut menyampaikan sikap protes mereka terhadap sejumlah perusahaan konstruksi yang tidak melibatkan mereka ke dalam proyek di Morotai. Pemkab Pulau Morotai pun diminta tuntun tangan. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, F Revi Dara, mewakili Pemkab Pulau Morotai langsung menggelar hering bersama sopir truk dan pengurus Organda di ruang kerjanya. 

Koordinator Organda, Angriawan Djafar, dalam hering mengatakan kedatangan pihaknya ke Kantor Bupati tujuannya untuk mempertanyakan kepedulian Pemkab terhadap Organda. 

“Ini roda enam yang terlibat di proyek, kalau bisa pemerintah koordinasikan ke pihak ketiga agar anggota truk bisa terlibat dalam proyek besar di Morotai,” kata Anggi saat rapat dengar pendapat di ruang Sekda. 

Menurutnya, ada beberapa proyek di Morotai sempat berjalan, hanya saja truk dibawa naungan Organda tidak dilibatkan.

“Terkait dengan proyek kelas besar, kita berkaca proyek di Halmahera Utara milik PT Labrosco bisa melibatkan Organda, tapi di Morotai sulit sekali dilibatkan. Ini yang kami harapkan kepada Pemda Morotai agar koordinasi dengan pihak ketiga sehingga Organda bisa dilibatkan,” imbuhnya.

Di Kesempatan itu, Ongen salah satu sopir truk juga mengungkapkan, selain PT Labrosco dan PT Waskita, ada beberapa perusahan lainnya juga tidak melibatkan Organda. 

“Masa kami hanya jadi penonton di daerah sendiri,” kecam Ogen.  Senada, sopir truk lainnya, Abdul Gan Fidmatan, mengatakan selama masa jabatan Bupati Benny Laos hingga Pj Bupati Morotai, sopir truk lancar membayarkan pajak. Namun untuk pekerjaan proyek sulit dilibatkan. 

“Kami selama 5 tahun hanya bayar pajak, kami pengemudi dikemanakan, kalian hanya ambil torang punya hasil, tapi Organda itu Pemda abaikan,” kesal Abdul. 

Sementara itu, Sekda F Revi Dara, mengaku keluhan Organda ini akan ditindaklanjuti. 

“Organda juga harus diperhatikan, sebab sumber mata pencaharian para sopir truk di dapat dari proyek-proyek itu. Jadi kami Pemda akan berkomunikasi dengan pihak ketiga,” katanya. 

“Tapi kita komunikasi dulu, pasti ada jalan keluar dengan kondisi yang kita tempuh,” tambah Sekda. 

Ia berharap, pihak Organda tidak melakukan tindakan berlebihan yang dapat merugikan semua pihak. 

“Muda-mudahan sehari dua kami koordinasi dengan pimpinan sehingga bisa terakomodir,” ujar Sekda.  “Saya tahu kalau di Daeo itu dinas perikanan nanti saya panggil ulang, kemudian proyek Water Front City juga saya komunikasi juga agar bisa melibatkan Organda,” tambahnya. (fay)