Begini Realisasi APBN di Malut Awal Tahun 2023

TERNATE – Ternate, 17 Maret 2023 – Mendekati akhir Kuartal I 2023, harga komoditas masih volatile dengan harga energi dalam tren menurun. Risiko global juga masih dibayangi oleh tingginya inflasi di negara maju yang masih jauh di atas suku bunga acuan, sementara di negara berkembang, inflasi sudah berada di bawah suku bunga acuan. Sementara itu, prospek perekonomian domestik masih kuat dan diproyeksikan tumbuh stabil di Kuartal I 2023. Selain itu, kinerja Rupiah dan pasar SBN juga masih terjaga.

Namun gejolak dan sentimen di pasar keuangan perlu terus dicermati. Kinerja APBN pada Februari 2023 mencatatkan surplus didukung tren belanja yang positif, serta diimbangi kinerja pendapatan yang masih kuat. Meski demikian, kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.

“Sebagai senjata utama yang strategis guna mewujudkan pemulihan ekonomi nasional, kinerja APBN tentunya perlu terus ditingkatkan. Kinerja baik APBN di tahun 2022 perlu terus berlanjut hingga tahun 2023. Realisasi pendapatan sampai dengan 28 Februari 2023 tercatat
sebesar Rp541,4 miliar atau 15,84 persen dari target. Sedangkan belanja telah terealisasi sebesar Rp1.947,66 Miliar atau 11,53 persen dari pagu APBN, sehingga APBN sampai dengan periode ini mengalami defisit sebesar Rp1.406,26 Miliar (10,44% dari pagu),” demikian disampaikan Perwakilan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Achmad Syaiful Mujab pada kegiatan media breafin Torang Pe APBN edisi Maret 2023
Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara Jumat (17/3/2023) kemarin.

Baca juga:  Begini Langkah Strategis Pemkab Morotai Hadapi Inflasi Produk Pertanian

Menurutnya, kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 28 Februari 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp216,87 miliar atau 66,83 persen, kenaikan ini didominasi oleh peningkatan
pajak penghasilan non migas sebesar Rp244,11 Miliar atau 167,61 persen.

“Pada sisi belanja, realisasi belanja di Provinsi Maluku Utara sampai dengan Februari 2023 untuk belanja kementrian/ lembaga mengalami kenaikan sebesar Rp33,29 miliar atau 8,41 persen. Hal tersebut didukung oleh kenaikan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing sebesar Rp54,89 miliar atau 48,54 persen dan Rp11,55 miliar atau 5,78 persen. Adapun Belanja TKDD sampai dengan Februari 2023 mengalami penurunan sebesar Rp98,27 miliar atau 6,11 persen,  penurunan ini didorong oleh adanya penurunan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp401,21 miliar
atau 28,38 persen” ungkap.

Baca juga:  Retribusi Pasar Tidak Bisa Diandalkan, DPRD Desak Wali Kota Evaluasi Disperindag Ternate

Beralih ke sisi APBD regional Maluku Utara, realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir Februari 2023 adalah sebesar Rp1.552,82 miliar atau 12,17 persen dari pagu, belanja daerah Rp644,14 miliar 4,78 persen dari pagu, dan pembiayaan daerah sebesar Rp345,65 miliar. Sehingga, akumulasi SiLPA dihasilkan sebesar Rp1.243,33 miliar.

“Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara sampai 28 Februari 2023 didominasi oleh komponen dana transfer. Sedangkan, Realisasi Belanja APBD Provinsi Maluku Utara didominasi oleh komponen belanja operasi. Sedangkan komponen TKDD sampai dengan 28 Februari 2023 telah disalurkan kepada Pemerintah Daerah di Regional Maluku Utara sebesar Rp1.483,88 miliar. TKDD tersebut terdiri dari realisasi DBH sebesar Rp376,92 miliar dan DAU sebesar Rp1.014 miliar serta DAK Non Fisik sebesar Rp92,17 Miliar,” terangnya.

Dia menyebut, dari sisi pendapatan, pada sisi PAD sampai akhir Februari
2023, realisasinya masih di angka 4,10 persen dari target, komponen pajak daerah dan retribusi daerah masih terealisasi sebesar 8,22 persen dan 3,66 persen dari target sehingga perlu adanya perhatian
khusus. Oleh karena itu, Pemda perlu menerapkan strategi-strategi akselerasi yang dimilikinya guna menggenjot dan mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah. Sementara itu, dari sisi belanja, kinerjanya masih juga perlu ditingkatkan karena baru menyentuh 4,78 persen dari pagu. Hal ini tentunya memerlukan perhatian dari pemerintah daerah guna mengakselerasi pelaksanaan program prioritas agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana serta pemerataan penyerapan anggaran untuk menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun.

Baca juga:  Warga Korban Kebakaran Dapat Bantuan dari Pemkot Ternate

Dia juga menjelaskan tentang kondisi terkini perekonomian Maluku Utara.

“Pertumbuhan ekonomi di triwulan IV Tahun 2022 tercatat sebesar 17,74 persen, dengan kontribusi terbesar disumbangb oleh sektor pertambangan dan penggalian,” ungkapnya.

Sektor produksi yang mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar, sambung Mujab, adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 66,35 persen. Sektor industri pengolahan masih mendominasi struktur perekonomian di Maluku Utara dengan proporsi 25,76 persen. Hal ini disebabkan tingginya aktivitas pada sektor industri pengolahan khususnya tambang. Pertumbuhan industri pengolahan dan pertambangan menyebabkan dampak lain, yaitu terjadi pergeseran sektor ekonomi.

“Jika dilihat perkembangan distribusi PDRB selama 5 tahun terakhir,
terjadi penurunan yang signifikan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di sisi lain, terjadi peningkatan sektor industri pengolahan dan pertambangan,” tutupnya.(cim)

error: Content is protected !!