DARUBA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Syamsuddin Banyo, mengkritik keras kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai yang lebih memprioritaskan infrastruktur ketimbang pemberdayaan masyarakat. 

Hal ini, menurutnya, mengakibatkan timbulnya berbagai macam masalah mulai dari masalah ekonomi maupun kesehatan. 

“Makanya saya kemarin bilang pada saat rapat dengan DPMD Morotai, bahwa memang betul jika kita membangun satu daerah dari sisi infrastruktur itu penting. Tapi jangan kemudian infrastruktur atau fisik lebih banyak dari pada pemberdayaan,” ujar Samsudin saat dikonfirmasi baru baru ini. 

Ia pun mengaku sempat bercanda dengan DPMD Morotai, bahwa tingginya angka stunting di Morotai akibat kurangnya perhatian Pemkab Morotai karena lebih memprioritaskan kepentingan proyek. 

“Saya sempat bercanda kemarin (rapat bersama DPMD Morotai, red) bahwa jangan heran jika Morotai punya stunting, karena yang kalian buat hanya proyek semua, harusnya pemberdayaan itulah yang diutamakan, karena itu sangat penting,” katanya. 

Pemkab Morotai, kata dia, penting perlu bagaimana merumuskan program-program yang sifatnya produktif untuk masyarakat, sehingga ada daya balik dalam bentuk pendapatan masyarakat.

“Bahkan relokasi anggaran untuk DPMD Morotai sangat sedikit sekali. Bagaimana bisa menciptakan kegiatan untuk masyarakat bawah, kalau semua itu dialokasikan untuk belanja modal,” tukas Samsuddin. 

Pejabat Pemprov Malut yang juga mengaku bakal mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Pulau Morotai pada 2024 mendatang itu, juga berpendapat  jika satu wilayah atau Kabupaten jika orientasinya hanya untuk pembangunan fisik, maka bisa diprediksi upayanya untuk mensejahterakan masyarakat kedepan  akan gagal. “Sekarang saja putaran ekonomi Morotai sangat molor atau lambat,” cetusnya. 

“Makanya itu skemanya harus diubah dan harus menjadi kesadaran. Jangan cuma orientasinya hanya ingin proyek-proyek terus. Sementara pemberdayaan masyarakat sangat berkurang,” sambung Samsuddin. 

Ditambah lagi, lanjut dia, proyek yang ada di Morotai tidak menyebar di pengusaha lokal, melainkan diprioritaskan untuk kontraktor luar. 

“Bagaimana mau jadi karena semua anggarannya keluar, biar dengan ratusan miliar, tapi kalau anggarannya keluarkan akan dia tidak berefek berantai ke bawah, itu melemahkan daya beli masyarakat,” paparnya. 

“Jadi sekali lagi walaupun kita bisa sukses di sektor yang lain, namun kalau Stunting tinggi maka kita bisa dianggap gagal,” tutup Samsuddin.

Pewarta : Muhammad Rifai
Editor : Erwin Egga