• Wali Kota Minta Sekda Evaluasi PAD

TERNATE – Sampai akhir semester satu kemari, realisasi PAD Kota Ternate masih rendah dari yang ditargetkan dalam APBD tahun 2023. Dimana sesuai dengan data dari BP2RD capaian PAD per 26 Juni 2023 kemarin dari target 154.057.010.943 realisasi 48.358.947.238,93 atau 31,39 persen yang terdiri dari pajak daerah yang ditargetkan 71.502.853.083 realisasi 34.828.208.627 atau 48,71 persen, sementara retribusi daerah target 32.300.000.000 realisasi 9.493.729.656 atau 29,39 persen, hasi pengelolaan kekayaan yang dipisahkan target 5.000.000.000 realisasi 1.165.134.042 atau 23,30 persen, serta lain-lain PAD yang sah target 45.254.157.860 realisasi 2.871.874.913,93 atau 6,35 persen.

Dari capaian tersebut, sesuai data BP2RD Ternate retribusi tepi jalan yang paling rendah capaiannya Dri 20 item retribusi, dimana sampai 26 Juni 2023 capaian baru 8,56 persen atau 513.753.600 dari target 6.000.000.000 miliar.

Kepala BP2RD Kota Ternate Jufri Ali mengatakan, dari capaian PAD itu retribusi yang paling rendah capaiannya, dia menyebut berdasarkan rapat evaluasi yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu ditemukan kalau kendala yang dihadapi itu karena personil di OPD yang kurang.

“Seperti parkir jalan umum jumlah personilnya 35 orang, sehingga untuk mengelola parkir di Dishub, sementara 35 orang itu juga yang mengelola pas masuk pelabuhan ini yang jadi kendala di OPD terkait,” ungkapnya.

Menurut dia, retribusi parkir tepi jalan umum realisasinya baru 8,56 persen atau 513.753.600 dari target 6.000.000.000 miliar dan capaian ini disebut paling terendah, selain itu retribusi ijin trayek yang ditargetkan 75.000.000 realisasinya baru 825.000 atau 1,10 persen per 26 Juni 2023.

“Ini karena izin trayek ini realisasinya per triwulan sehingga paling kecil,” ucapnya.

Sementara berkaitan dengan sejumlah objek pajak berhutang ke Pemkot Ternate yang sempat dilakukan pendamping oleh KPK kata dia, terkait itu pihaknya sudah menyerahkan ke Inspektorat untuk menindaklanjuti 10 objek pajak atau pelaku usaha tersebut.

“Jadi saya masih menunggu surat dari Inspektorat terkait koordinasi dengan KPK, namun secara lisan kami dengar itu dikembalikan ke Pemkot Ternate sehingga saya menyarankan kita buat tim pemeriksa pajak,” tandasnya.

Terpisah Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyebutkan, sampai kini realisasi PAD masih sangat kecil belum sampai 40 persen, karena capaiannya masih 30 persen lebih, sehingga harus ada kerja keras dari OPD.

“Pada seluruh OPD yang mengelola PAD wajib, karena saya lihat progres kita belum terlalu kencang, karena realisasi PAD masih kecil,” ungkapnya, pada saat apel gabungan kemarin.

Untuk itu Wali Kota meminta Sekda untuk secepatnya melakukan evaluasi pada setiap OPD pengelola baik sektor pajak maupun retribusi agar dimaksimalkan pengelolaannya.

“Jadi segera termasuk melalui pendampingan KPK ada beberapa objek pajak kita, termasuk objek retribusi yang masih menghutang ke Pemerintah Kota Ternate. Artinya kalau hutang tersebut belum dapat kita ambil maka akan mempengaruhi kinerja keuangan APBD kita, karena sebagian besar realiasasi dari pendapatan itu merupakan bagian dari rencana belanja yang ada dalam APBD,” sebutnya.

Dikatakannya, ASN yang diberi tanggung jawab mengelola pajak dan retribusi agar optimal. “Sekda tolong evaluasi agar PAD naik secara signifikan, niat belanja begitu besar tapi tidak didukung oleh PAD. Itu sangat prihatin, jadi harus optimal. Saya minta karena ini kerja kalian yang akan kita evaluasi,” tandasnya.*

Pewarta : Hasim Ilyas

Editor     : Redaksi