Abdurahman menambahkan, setelah dua momentum tersebut dihelat, minimal ada kebijakan-kebijakan strategis nasional yang kemudian mengarah ke Kota Tidore Kepulauan, seperti program pembangunan bandara Internasional Sultan Nuku yang berada di Loleo, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Tidore Kepulauan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam RPJPM untuk Indonesia emas di 2025.

Senada, Asisten Deputi Bidang Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Drs. Kosmas Harefa, dalam kesempatan tersebut menyatakan, kehadirannya untuk mendampingi Walikota Tidore berkoordinasi terkait usulan Kota Tidore Kepulauan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

“Kami disini tentunya untuk mendampingi Pak Walikota Tidore, karena memang apa yang dibahas hari ini kami sangat paham, karena kami juga mengikuti tahapan-tahapannya, dua tahun lalu juga dilaksanakan Sail Tidore, kebetulan saya yang mengawal dari Kemenkomarves dan kemarin juga ada Hari Nusantara,” ucap Kosmas.

Kosmas juga mengatakan, Tidore jika dilihat dari segi potensinya memang luar biasa, dan jika melihat dari diameter Maluku Utara potensi Kota Tidore Kepulauan juga luar biasa. Untuk itu, Kosmas berharap apa yang diperjuangkan oleh Pemerintah dan DPRD Kota Tidore Kepulauan ini agar dapat menjadi perhatian.

“Sebab selama ini di dalam dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional (Ripparnas), Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu KSPN yang meliputi Morotai, tetapi masih terlalu luas, olehnya itu apa yang menjadi harapan dari teman-teman Kota Tidore Kepulauan ini perlu didukung, tentunya dari Kemenkomarves memberikan dukungan yang besar terkait hal ini,” ungkap Kosmas.