TERNATE – Rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi tematik dan pelayanan publik Pemda wilayah Maluku tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadiri seluruh Pemda di Maluku Utara.

Kegiatan yang melibatkan Inspektorat Kota Ternate tersebut dipusatkan di aula Kantor Wali Kota Ternate pada Selasa (23/4/2024) kemarin, yang dibuka Sekda Provinsi Maluku Utara Syamsudin Abdul Kadik, dan dihadiri Kepala Satgas Korsubgah Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi Abdul Haris, Sekda Kota Ternate dan perwakilan instansi pemerintah dan Pemda yang di Maluku Utara.

Kepala Satgas Korsubgah Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi Abdul Haris mengatakan, kegiatan yang dilakukan pada awal tahun ini berkaitan dengan monitoring Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024, dimana untuk tahun 2023 MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Pemda di Maluku Utara belum memenuhi kriteria secara umum.

“Banyak Pemda yang belum memenuhi standar SPI dan standar MCP, kami mengharapkan di tahun 2024 ada peningkatan, dan kami mengharapkan tidak lagi terjadi peristiwa yang kemarin di Pemprov Maluku Utara itu jangan terjadi di Pemerintah Kota maupun Kabupaten,” katanya.

Menurut dia, untuk Provinsi Maluku Utara banyak sekali pengaduan yang diterima KPK baik Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Kabupaten/Kota berkaitan dengan bidang tindak pidana korupsi, khususnya perkara yang ditangani oleh Kepolisian maupun Kejaksaan baik Pemprov, Pemkot maupun Pemkab.

“Kami mengharapkan di tahun 2024, jangan lagi terjadi hal-hal seperti itu,” pintanya.

Untuk itu kata dia, melalui program MCP tahun 2024 beserta kriteria yang ditetapkan, pihaknya berharap dengan sistem ini dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Maluku Utara.

Dia menyebut, jika dengan sistem tersebut dan ada kendala, pihaknya meminta dapat berkoordinasi dengan KPK.

“Karena kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kami berharap Rakor ini sebagai rapat awal dan dalam beberapa bulan kedepan pihaknya akan mengunjungi Pemerintah Kota dan Kabupaten, untuk melihat langsung program tersebut dilaksanakan atau formalitas,” tandasnya.

Pihaknya pada kegiatan tersebut lanjut Abdul Haris, juga telah mengundang Ombudsman sebagai salah satu pemateri. Karena di tahun 2024 ini pihaknya ada tiga penilaian baik MCP, SPI maupun Indeks Pelayanan Umum.

“Tiga peniaian ini diharapkan minimal Pemda memenuhi standar minimal, karena banyak perbaikan yang harus dilakukan, semoga rapat koordinasi ini dan kedepannya dapat berjalan dengan baik dan kami harapkan ada tindaklanjut dari rapat ini,” pintanya.*
Editor : Hasim Ilyas