“Terkait kerjasama ini juga sesuai dengan instruksi bapak Walikota dan Wakil Walikota, yang mana beliau inginkan sebelum masa akhir jabatan, ada MoU atau PKS sudah bisa ditandatangani, hal ini sesuai dengan enam langkah konkrit yang diinstruksikan dari Kementrian untuk pengendalian inflasi,” tutur Nurlaila.

Nurlaila juga menjelaskan Tim dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan akan turun langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Halmahera Timur pada tanggal 12 dan 13 Juni untuk dapat melakukan penandatangan MoU yang akan dilakukan di Kota Tidore Kepulauan.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemda Halmahera Timur dengan surat resmi, yang mana kami akan turun langsung kesana pada 12 sampai 13 Juni ini untuk melakukan koordinasi secara langsung dan akan melakukan penandatangan MoU yang akan dilaksanakan di Tidore,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Perwakilan BI Provinsi Malut Erlangga Febriano bersama Kepala Seksi Kehumasan Fauzi Rachman Wijaya menyampaikan akan mendukung kerjasama tersebut dan juga akan turun bersama-sama dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk melihat langsung kerjasama yang akan dilakukan dengan Pemerintah Daerah Halmahera Timur pekan depan.

“Kami akan mendukung dan sama-sama ikut untuk melihat kerjasama yang dilakukan oleh Pemda Kota Tidore Kepulauan dan Pemda Halmahera Timur pada jadwal yang telah ditentukan,” ucapnya.

Pewarta    : Humas Pemkot Tidore  
Editor   : Erwin Egga