Sementara, Dalam arahan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta agar daerah yang angka inflasinya masih berada diatas 2,51 atau rata rata nasional, dapat menerapkan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan karena pengendalian inflasi di daerah merupakan salah satu prioritas utama pemerintah pusat. Dalam upaya ini, pemerintah mengambil beberapa langkah strategis yang terfokus pada pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kebijakan yang telah diterapkan.

“Salah satu dari beberapa langkah strategis yang akan kami lakukan adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Sinergi ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penyebab inflasi yang bersifat lokal.” ucap Tomsi.

Tomsi juga menekankan perlunya pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kebijakan pengendalian inflasi. “Kami akan terus memantau perkembangan situasi ekonomi di daerah dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik,” ujar Tomsi.

Tomsi menambahkan, pemerintah daerah dapat melibatkan pihak ketiga dalam menyusun perencanaan gerakan menanam. Terutama untuk penanaman sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian, seperti bawang merah, cabai, dan jagung. Pasalnya, komoditas tersebut kerap mengalami kenaikan harga di banyak daerah, sehingga perlu upaya penanganan.

“Melalui kolaborasi dengan pihak ketiga, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya dan keahlian yang tersedia untuk meningkatkan produksi dan kualitas komoditas tersebut. Hal ini mencakup penyediaan bibit unggul, pelatihan teknis bagi petani, serta pengembangan infrastruktur pertanian yang lebih baik.”harap Tomsi.