TERNATE – DPRD meminta Pemkot Ternate agar kedepan nanti dalam menetapkan belanja harus sesuai dengan kondisi pendapatan yang objektif, hal ini terungkap saat pembahasan tahap I akhir antara Banggar DPRD dengan TAPD dan OPD di Pemkot Ternate.

Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy mengatakan, rapat Banggar dengan TAPD telah selesai dilaksanan, dimana seluruh fraksi menerima LPP APBD tahun 2022 untuk dijadikan Perda.

“Jadi nanti di paripurnakan,” katanya, usai rapat pada Senin (31/7/2023) kemarin.

Meski begitu kata dia, Pemkot diminta untuk memperhatikan beberapa hal berkaitan dengan pendapatan, kemudian realisasi target yang tidak tercapai ditahun sebelumnya, kemudian belanja yang tidak mempertimbangkan angka rill pendapatan.

“Itu kemudian menjadi fokus DPRD untuk diperhatikan Pemda kedepan, dimana dalam menyusun APBD itu berdasarkan pada pendapatan yang rill. Jadi sebelum belanja disusun harus diperhatikan dulu pendapatan yang angka yang pasti,” ungkapnya.

Menurutnya, selama ini penyusunan APBD yang dilakukan Pemkot Ternate tidak berdasarkan pada besaran pendapatan yang sudah pasti terealisasi. “Jadi kemauannya banyak tapi pendapatan yang rill itu sangat kecil, jadi pendapatan harus di perbaiki,” terangnya.

Dikatakannya, cara perbaikannya yakni ketika ditetapkan besaran retribusi dan pajak harus sesuai dengan objek pendapatan rill.
“Jadi proyeksinya harus rill, agar tidak berpotensi tidak bocor maka system digitalisasi harus segera dilakukan,” katanya.

Dia menyebut, untuk kerja sama yang diupayakan pemerintah daerah juga jadi sorotan DPRD, karena bagi DPRD kalau kerja itu tidak menguntungkan daerah dengan perbandingan 40 berbanding 60 persen dari hasil yang diperoleh maka lebih baik dialihkan dimana pemerintah menyediakan sarana dan dikelola dinas terkait, jangan lagi di kerjasamakan.

“Karena dari hitungan DPRD tidak menguntungkan pemerintah daerah, maka kita menyarankan dikembalikan ke OPD untuk mengelola itu dengan system digital,” tutupnya.*
Editor : Hasim Ilyas