TERNATE- Pemerintah pusat memastikan kawasan banjir bandang di kelurahan Rua, jadi daerah larangan membangun. Bahkan, warga yang bermukim di kawasan tersebut juga akan direlokasi setelah Pemkot dan Pemprov Malut menyiapkan lokasi.

Bahkan warga yang rumahnya rusak akibat banjir bandang ini juga mendapat bantuan stimulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang besarannya bervariatif.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya sendiri meninjau lokasi banjir bandang akibat dari material erupsi gunung gamalama yang terjadi di tahun 2018, sehingga saat hujan dengan intensitas tinggi pada Minggu kemarin, yang mengakibatkan banjir bandang.

“Yang jadi korban sebanyak 25 orang (meninggal maupun luka), tingga 1 orang yang belum ditemukan,” katanya, pada Selasa (27/8/2024).

Muhadjir menyebut, pihaknya juga berdiskusi dengan Kepala BNPB, Pj. Gubernur dan Wali Kota, terkiat dengan sejumlah skema yang akan dilakukan untuk menyelesaikan banjir bandang tersebut. “Jadi kita tidak boleh menunda penanganan korban, baru tahap rehabilitasi dan rekontruksi,” sebutnya.

Menurutnya, sesuai usulan dari Wali Kota, Pj. Gubernur dan telah dikaji kemungkinan lokasi banjir bandang tersebut dalam sejarah lama pernah jadi jalan air dan sedimen akibat erupsi gunung gamalama, meski hal tersebut sudah lama terjadi namun untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang maka lokasi banjir bandang itu dijadikan daerah non pemukiman.

Untuk itu kata dia, pemukiman warga di lokasi tersebut akan direlokasi bahkan memungkinkan warga yang tidak terdampak juga ikut direlokasi, jika itu jadi lokasi berbahaya.

“Untuk lokasi (relokasi) nanti akan ditetapkan oleh pak Wali Kota dan Pj. Gubernur, jadi lokasi ini meskipun peruntukannya akan dirapatkan kembali, namun lokasi jadi wilayah terlarang untuk hunian,” ungkapnya.

Dikatakannya, kemungkinan besar lokasi itu akan dibangun sabo dum meski sebelumnya sudah ada 2 sabo dum yang dibangun untuk menahan material, sehingga ketika material itu sudah banyak maka dilakukan normalisasi atau ada tanda warning sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

“Banjir ini terjadi di semua wilayah Indonesia, yang kita berada di wilayah yang disebut cincin api (ring off fire) dengan segala akibat dan dampaknya baik banjir bandang, gempa yang semua itu sumbernya dari gunung berapi yang masih aktif, dan di Indonesis itu ada 129 gunung dari sekitar 710 gunung berapi di wilayah ring off fire, sehingga kita akan terus benahi, namun kita upayakan solusinya adalah solusi tuntas sehingga tidak boleh lagi ada kasus seperti ini,” terangnya.

Dia kembali menegaskan, kawasan itu sudah tidak diperbolehkan warga untuk membangun, dimana dana yang nanti digunakan untuk rekontruksi juga berasal dari BNPB sementara relokasi berasal dari Kementrian PUPR.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, BNPB mencover mulai dari tanggap darurat, dimana pihaknya menjamin dalam tanggap darurat ini kebutuhan masyarakat terdampak bencana itu terpenuhi. “Jadi tidak ada lagi yang terkena bencana kemudian di pengungsian masih kekurangan,” katanya.

Dikatakannya, BNPB juga telah mengelontorkan dana pegendalian awal ke Pemprov, Pemkot, TNI/Polri, yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. “Pada intinya akan di dukung semua,” sebutnya.

Lanjut dia, pada tahap pasca bencana untuk rehabilitasi dan rekontruksi ada skema yang disiapkan, dalam bentuk stimulant. Dimana untuk rumah rusak berat dapat bantuan 60 juta, sementara rusak sedang 30 juta dan rusak ringan dapat 15 juta.

“Kemudian para pengungsi yang menunggu rumahnya dibangun khususnya rusak berat dana tunggu hunian sebesar Rp500.000 per KK per bulan, itu semua di gelontorkan termasuk juga infrastruktur yang rusak, jadi kami pastikan pemerintah pusat melalui BNPB akan mendukung sepenuhnya kebutuhan penanganan bencana mulai sekarang dari tanggap darurat sampai pasca bencana, untuk dana hunian sendiri ditanggani selama 6 bulan,” tandasnya.*
Editor : Hasim Ilyas