TERNATE – Sebagai kelompok masyarakat yang mengalami berbagai risiko, penyandang disabilitas kelompok difabel harus benar-benar menjadi salah satu masyarakat prioritas di Provinsi Maluku Utara (Malut). Masyarakat difabel semestinya dapat didengar, didukung, dan mampu berkontribusi aktif dalam membentuk lingkungan masyarakat yang lebih inklusif dan ramah terhadap keberagaman.

Demikian sekelumit pernyataan yang disampaikan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Malut, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi ketika memberikan sambutan saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Forum Disabilitas & Perangkat Daerah (KoFoR Daerah), yang berlangsung di Batik Hotel Ternate, Kamis (17/10/2024).

Dikatakannya, kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat disabilitas ini belum maksimal. Termasuk pula belum optimalnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan.

“Dalam melaksanakan tahapan perencanaan perlu diperhatikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasi serta ikut dalam mengawal pelaksanaan kegiatan yang responsif disabilitas. Termasuk belum adanya wadah atau ruang menyampaikan aspirasi. Wadah yang representatif sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi, serta kritikan dan saran terhadap pembangunan,” ujar Sarmin.