TIDORE – Sikap pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) yang acuh tau terhadap pembayaran hutang Dana Bagi Hasil (DBH) milik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, beserta 7 Kabupaten Kota lainnya yang ada di Maluku Utara. 

Menuai sorotan dari sejumlah pihak, kali ini, sorotan itu datang dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Tidore Kepulauan.

Amir Abdullah, Ketua ISNU Kota Tidore mengatakan, DBH Pemerintah Kota Tidore beserta 7 Kabupaten/Kota lainnya, yang diparkir di Maluku Utara, merupakan hak dari masing-masing Kabupaten/Kota itu sendiri. 

Pasalnya, DBH tersebut bersumber dari pajak yang ditagih dari masing-masing daerah, untuk kemudian dibagikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

Olehnya itu, dalam pembagian tersebut, Pemerintah Provinsi tidak perlu beralasan dengan dalih menghitung fiskal anggaran serta melakukan audit.