TERNATE – Dalam rangka untuk memastikan skema efisiensi (rasionaliasi) APBD tahun 2025, sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025 yang dilakukan Pemkot Ternate. Untuk itu pada Selasa (22/4/2025) dilakukan rapat dengar pendapat antara Badang Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Ternate.

Dari rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im tersebut, Pemkot Ternate menyampaikan dari hasil rasionalisasi yang dilakukan pada perjalanan dinas sebesar Rp.25.431.512.665 dari total perjalanan dinas secara keseluruhan yang tersebarbdi 41 perangkat daerah termasuk DPRD dalam APBD tahun 2025 mencapai Rp.57.314.816.310 miliar lebih.

Dimana hasil rasionaliasi 25 miliar lebih tersebut dilakukan realokasi untuk mendukung program Asta Cita sebesar 19.103.473.015 diantaranya Bidang Pendidikan total Rp 3.853.969.200, Bidang Kesehatan sebesar Rp 3.347.687.750 dan Bidang Infrastruktur dan Sanitasi sebesar Rp 11 901.316.065. Kemudian pengurangan pendapatan TKD 4.252.112.000, serta BTT sebesar 2.075.927.640.

Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, setelah paripurna dilanjutkan dengan rapat Banggar dan TAPD terkait tindaklanjut inpres Nomor 1 tahun 2025. Dimana kata dia, untuk menindaklanjuti intruksi presiden tersebut pihaknya telah melakukan rasionalisasi sesuai dengan amanat dalam inpres tersebut.

Dikatakan Sekda, rasionalisasi yang dilakukan TAPD tersebut sebesar 50 persen dari besaran anggaran perjalanan dinas, dengan total anggaran perjalanan dinas yang dirasionalisasi sebesar Rp25 miliar lebih.

“Dari hasil rasionalisasi tersebut ada 7 program dari asta cita Presiden Prabowo jadi penguatan, yang akan dilaporkan ke Kemendagri melalui Gubernur,” katanya, usai rapat.

Lanjut dia, meski dalam rasionalisasi anggaran sesuai INPRES nomor 1 tahun 2025 tidak membutuhkan persetujuan DPRD, namun Pemkot Ternate menilai kalau DPRD adalah mitra strategis sehingga Pemkot Ternate tetap menyampaikan itu alasannya, dengan kebijakan tersebut postur APBD mengalami perubahan.

“Untuk itu kami berdiskusi dengan Banggar, kemudian ada masukan dari Banggar ini yang kami harapkan sehingga semangat bersinergi dengan DPRD dapat terlaksana dengan baik,” ungkapnya.

Rizal menyebut, dengan rasionalisasi ini pihaknya menjamin tidak mengurangi program strategis dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota, termasuk pokok pikiran DPRD. Sebab, rasinonalisasi yang dilakukan sesuai Inpres adalah perjalanan dinas diwajibkan 50 persen didalamnya perjalanan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Pimpinan OPD, Kabag dan perjalanan anggota DPRD.

“Harapannya dari rasionaliasi ini tidak mengurangi semangat memperbaiki Ternate yang lebih baik, hal ini dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pusat dapat berlangsung dengan baik dan berkesinambungan,” tandasnya.

Sementara sesuai data yang dikantongi untuk perjalanan dinas DPRD hanya dilakukan rasionalisasi mencapai 26 persen, terkait ini Sekda beralasan untuk besaran rasionalisasi sebesar 50 perjalanan dinas itu berdasarkan pada total alokasi anggaran perjalanan dinas secara kesuluruhan bukan per OPD, asalkan besaran rasionaliasi secara keselurhan mencapai 50 persen. Dia bahkan membantah jika anggota DPRD menolak dilakukan rasionalisasi.

Berkaitan dengan kegiatan lain berupa ATK dan FGD dari hasil penulusuran nilainya sangat kecil, jika pihaknya memfokuskan rasionalisasi pada perjalanan dinas baik didalam maupun luar daerah yang total mencapai Rp25 miliar lebih. Bahkan dari rasionalisasi yang dilakukan TAPD ini tidak mempengaruhi pembayaran hutang 2024 yang diluncurkan, karena Pemkot sendiri menurut Rizal, telah menyiapkan penganggarannya untuk membayar hutang dari kegiatan pihak ketiga pada tahun 2024.

“Yang kami ikhtiarkan itu Bantuan Tak Terduga (BTT) yang pagu anggarannya tidak bisa dibuka, sebagai langkah ikhtiar pemerintah dalam keadaan tertentu. Bahkan saat rasionaliasi juga kami tidak membuka hutang UHC, jadi hutang sebesar Rp.17 miliar di pagu 2025 sebesar Rp.14,5 miliar dan tadi ditambahkan Rp.1 miliar sehingga sudah menjadi Rp.15,5 miliar yang terakomodir untuk membayar hutang UHC, sehingga semangat untuk menjamin kesehatan gratis melalui BPJS dapat terlaksana, termasuk pekerja rentan 1,7 miliar ditambah non ASN,” tutupnya.*
Editor : Hasim Ilyas