TERNATE – Pada Kamis (24/4/2025) Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026  (Musrenbang RKPD 2026) Provinsi Maluku Utara.

Dimana, kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, ini berlangsung di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate, yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Maluku Utara didampingi Wakil Gubernur Maluku Utara serta Forkompinda, dan dihadiri Sekda Provinsi Malut,  Syamsuddin Abdulkadir, Ketua TP PKK Provinsi Malut, Rusni Sarbin, Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Pemda Kabupaten/Kota, pejabat di Pemprov Malut dan stakeholder lainnya.

“Saya memberikan apresiasi kepada Forkompinda atas sinergi komunikasi yang terjalin dengan baik selama ini antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Forkompinda karena kestabilan daerah tidak bisa tercapai tanpa sinergi Forkompinda dan Pemerintah Daerah masing-masing,” kata Gubernur Sherly Tjoanda Laos.

Gubernur dikesempatan tersebut menghimbau, para kepala daerah yang untuk terus menjaga komunikasi dengan forkompinda daerah masing-masing, karena dibutuhkan stabilitas untuk menghasilkan kestabilan di daerah salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui sinkronisasi program yang ada.

“Tujuan kita semua di sini dan tugas kami sebagai Gubernur Maluku Utara memastikan bahwa program strategis nasional, program Asta cita dari Presiden Prabowo, terimplementasi online dengan program Pemerintah Provinsi dan 10 kabupaten/Kota di Maluku Utara,” ujar Sherly.

Sherly juga menyampaikan, program prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat bersinergi dengan Kabupaten/Kota, salah satunya bidang pendidikan. Dimana, dalam program 100 hari kerja Gubernur/Wagub membebaskan biaya komite untuk SMA,SMK/SLB dan hal itu sudah berjalan di bulan April ini.

“Prioritas saya dan Pak Sarbin, kita akan launching secara resmi pada hari pendidikan Nasional tanggal 2 Mei,” sebutnya.

Sherly menambahkan, saat kunjungan Mendikti beberapa waktu lalu ada pembicaraan antara Pemprov dengan Rektor Unkhair dan Mendikti untuk konfirmasi anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov untuk melaunching cipta bahasa Indonesia pintar.

Dia juga mengapresiasi Pemerintah Morotai dan Halteng yang sudah melakukan beasiswa yang sama dengan universitas di Malut. Dia berharap program di Pemkab Morotai agar terus berkelanjutan di masa pemerintahan yang baru begitu juga dengan Halteng.

“Harapan saya, 8 Kabupaten/Kota lainnya di Maluku Utara bisa mendukung terutama Haltim dan Halteng yang bisa berkoordinasi, jika APBD sendiri tidak cukup bisa minta dukungan dari CSR swasta,” pintanya.

Gubernur juga menyinggung terkait BPJS Ketenagakerjaan, kemudian infrastruktur jalan dan jembatan. Karena sesuai laporan yang diterima sebanyak 200 laporan itu menyebutkan, kondisi jalan dan jembatan yang sangat ekstrim serta tidak bisa dilewati.

Untuk itu, Gubernur mengajak semuanya dapat mencari solusi, berkomunikasi sehingga dalam kurun waktu minimal 5 tahun kedepan, ruas jalan yang sering membuat kecelakaan atau yang menggangu proses mobilisasi bisa diminimalisir, melalui koordinasi PU Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

Dia juga berharap, pada sektor perikanan dan pertanian, agar bantuan pemerintah di koordinasikan dan disinkronkan ke 10 kabupaten/kota serta Provinsi, dan menginginkan di sektor ini punya kawasan yang bisa terukur hasilnua dalam 5 tahun kedepan.

“Saya mengharapkan, ke depan kita sering berkomunikasi, dan mari kita sinkronkan program karena tujuan kita sama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Provinsi tidak bisa berbuat tanpa dukungan dari pemerintah 10 kabupaten/kota,” tandasnya.

Sementara, berkaitan dengan program koperasi Merah Putih, kata Gubernur,  di Maluku Utara jumlahnya mencapai 1.300 melebihi jumlah desa di Malut sebanyak 1.200, namun jumlah itu tidak semuanya beroperasi. Sehingga Gubernur meminta Kadis Koperasi dan UKM untuk melakukan uji coba dari 10 kabupaten/kota yang ada dapat dipilih satu kabupaten, yang koperasinya sudah ada diubah menjadi koperasi Merah Putih.

Dia juga menyinggung, hutang Pemprov dan dana bagi hasil yang nantinya dibayar dapat digunakan untuk mendukung program Asta Cita Presiden Praobowo baik bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur.

“Dari Musrenbang ini akan menghasilkan dokumen yang ditandatangani tetapi tanpa sinergitas kemudian komunikasi yang baik, tanpa kerja sama yang baik, dokumen itu hanya dokumen.  Untuk itu Harapannya, dengan hasil desain yang dibangun dengan koordinasi menghasilkan output yang direalisasikan karena tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Sherly.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Malut Sarmin S Adam berharap, sinkronisasi program dan kegiatan produktivitas pembangunan Provinsi Malut dengan arah kebijakan pemerintah dan sasaran pembangunan, sinkronisasi program dan kegiatan hasil pembangunan Kabupaten/Kota, selain itu untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi Maluku Utara, di saat bersamaan juga mulai mengadaptasi dan intervensi langsung program dan kegiatan prioritas dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kerangka kebijakan dan program unggulan tahun 2025-2026 Provinsi Malut, adalah penguatan ekonomi dan desain Sumber Daya Manusia untuk penyiapan pondasi transformasi.*
Pewarta : Chairil Yusup