Alumni Himpunan Mahasisa Islam (HMI) itu menyoroti terkait dengan Pemerintah Kepulauan Sula yang kembali menganggarkan untuk pekerjaan empat puskesmas lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025. “ Sangat disayangkan. Pemerintah seperti sedang sakit. Karena kesempatan yang nyatanya sudah di depan mata, hanya saja tidak dimanfaatkan dengan baik, makanya pemerintah pakai lagi APBD untuk pekerjaan puskemas,” sesal Hardi yang saat ini merupakan kandidat doktor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Jika di tahun 2024 proyek pembangunan puskesmas dapat diselesaikan, Hardi menambahkan, maka anggaran yang dimasukkan ke dalam APBD 2025 untuk pembangunan puskesmas ini bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain.

“Saya menduga ini ada faktor kesengajaan dari pemerintah. Aparat hukum, baik jaksa maupun polisi harus usut masalah ini,” pungkasnya. Hingga berita di dipublish Pemkab Sula belum memberikan pernyataan resmi.(cr-02)