Selain itu, Bupati juga menyoroti dampak psikologis yang dialami masyarakat akibat konflik. Menurutnya, kondisi tersebut berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan aktivitas ekonomi, serta berpotensi memicu konflik berulang jika tidak ditangani secara menyeluruh.

Paparan tersebut mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Kehadiran negara dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kondusivitas wilayah serta keberlangsungan aktivitas masyarakat.

Menko PMK juga memberikan arahan kepada BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial untuk segera menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. (udy)