TIDORE – Setelah terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai langsung oleh Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen. Sekaligus membahas terkait dengan langkah-langkah strategis untuk melakukan penanganan stunting, beberapa pekan lalu.

Saat ini, Pasukan Muhammad Sinen yang tergabung dalam tim tersebut, mulai bergerak untuk melakukan penanganan terhadap masalah stunting. Pasukan ini, terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kota Tidore.

Diantaranya, Dinas Kesehatan Kota Tidore, Dinas P2KB, Dinas Infokom, Kementerian Agama Kota Tidore, Bappelitbang, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Dinas Pangan. Ditambah 4 orang pakar, yang terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis kebidanan, dokter gizi, dan psikiater, mereka berempat ini nantinya akan melakukan audit terkait dengan data yang berkaitan dengan Stunting, untuk memastikan jumlah bayi balita yang dipastikan masuk dalam kategori stunting.

“Saat ini kita sudah selesai melakukan aksi satu, yakni analisis situasi. Berkat motivasi dari Pak Wakil, kita kemudian bergerak dengan cepat, sehingga kita sudah lebih maju dari Kota Ternate dan Kabupaten Halbar,” ungkap Kepala Dinas Kota Tidore, Abdul Madjid Do M Nur.

Ia melanjutkan, untuk menangani masalah stunting terdapat 8 aksi konvergensi, diantaranya, Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Perbup/Perwali Kewenangan Desa, Pembinaan KPM, Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Stunting, Reviu Kinerja Tahunan.

8 Aksi ini merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi, intervensi gizi dalam penurunan stunting.

“Alhamdulillah saat ini, setiap OPD yang tergabung dalam TPPS sudah mulai punya irama yang sama, sehingga selanjutnya kita akan masuk pada aksi kedua,” tuturnya.

Ia melanjutkan, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk itu, guna menyelesaikan permasalahan stunting di Kota Tidore, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan, diantaranya, pemberian makanan tambahan dan zat penambah darah untuk ibu hamil, memberikan asi eksklusif, pemberian makanan pendamping asi untuk bayi diatas enam bulan sampai dua tahun, mengelola air bersih dan sanitasi yang layak, bersalin dengan dokter atau bidan, berikan imunisasi lengkap dan vitamin A, pantau pertumbuhan balita di Posyandu, dan berperilaku hidup sehat.

Sekedar diketahui, berdasarkan data survey dari Kementrian Kesehatan melalui SSGI, untuk 10 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan berada pada posisi kedua terendah, setelah Kota Ternate.

Sementara untuk jumlah stunting di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan data e-PPGBM per 8 Januari 2022, sebanyak 343. Jumlah ini diambil dari 10 Puskesmas yang ada di Tidore, dan yang paling tinggi angka stuntingnya, berada di Puskesmas Talagamori, Kecamatan Oba, yakni sebanyak 110 peserta stunting.

Sisanya masuk dalam kategori sedang, rendah dan terendah, dimana untuk Puskesmas Soasio sebanyak 89, Puskesmas Tosa, 14, Puskesmas Tomalou 33, Puskesmas Ome, 17, Puskesmas Rum Balibunga 16, Puskesmas Galala 2, Puskesmas Akelamo 13, Puskesmas Payahe 31 dan Puskesmas Lifofa sebanyak 18. (ute)