TERNATE- Terhitung mulai Jumat (24/4) hari ini pemerintah menghentikan sementara layanan transportasi udara komersial dan carter sebagi langkah untuk mencegah penyebaran covid-19 hingga 1 Juni 2020.

Meski larangan ini dikecualikan untuk pimpinan atau lembaga tinggi negara RI dan tamu atau wakil kenegaraan dan perwakilan organisasi internasional. Kemudian juga untuk pemulangan warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang terkena imbas virus Corona (COVID-19). Pengecualian juga diberikan untuk angkutan kargo dan operasional lainnya atas seizin pemerintah dalam rangka mendukung penanganan COVID-19. Selain itu, untuk pengangkutan kebutuhan alat kesehatan dan logistik.

Menanggapi hal ini LSM Rorano Maluku Utara Asghar Saleh menilai pemberlakukan ini akan berkonswensi di Maluku Utara, sehingga ada sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh Pemda.

Dalam rilisnya Dirut LSM Rorano menyebut mulai hari ini sudah mulai dipikirkan kemungkinan menyewa pesawat militer untuk membawa hasil pemeriksaan Swab Test atau PCR ke Makassar. 

“Tiga minggu lalu saya sudah meminta perhatian serius untuk membangun laboratorium sendiri di Ternate meskipun biayanya sangat mahal. Namun tidak respon dan berpikir jangka pendek seolah-olah coronavirus yang sudah jadi pandemi ini tak berkepanjangan,” tandasnya.

Saat ini kata dia, Penda harus fokus ke penanganan kesehatan lokal secara serius. Sebab bagi dia, sudah ada 14 kasus positif yang jika dihitung secara eksponensial maka jumlah kasus lokal sudah sangat banyak namun belum terdata. “Bisa jadi sudah ada local transmitter yang belum diketahui. Penegakan diagnostik sebagai kebutuhan memutus rantai penularan jadi masalah serius karena kita tak punya laboratorium dan pesawat juga tidak terbang. Mulailah mengeser petugas di pintu pintu masuk karena sudah tidak ada orang yang datang ke Maluku Utara,” ungkapnya.

Dia juga meminta, dilakukan resufle kembali Gugus Tugas agar ramping dan efisien. Jika tak punya keahlian khusus sebaiknya dikurangi hingga bisa menghemat anggaran atau alihkan ke pemberdayaan ekonomi lokal.

“Pemerintah daerah sudah mulai memutuskan skema ekonomi dan sosial secara terukur dan nyata sehingga dampak “lokdown” ini bisa diminimalisir. Contoh kecilnya adalah teman teman yang bekerja di bandara sebagai porter dan lainnya atau para buruh di pelabuhan yang sudah pasti kehilangan pekerjaan harian,” tegasnya.(cim)