TIDORE – Bendahara Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan diduga menyunat/memotong dana honor milik pegawai honor yang ada di Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan. 

Ironisnya, pemotongan dana honor ini dilakukan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 dengan nilai yang bervariasi. Dimana pada tahun 2021, itu dipotong senilai Rp. 200 ribu, tahun 2023 dipotong senilai Rp. 350 ribu, di tahun 2023 dipotong senilai Rp. 500 ribu dan di tahun 2024 ini dipotong senilai Rp. 200 ribu. 

Sementara jumlah tenaga honor yang ada di Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan sebanyak 56 orang. 

“Honor yang diterima pegawai honorer, itu perbulannya senilai Rp. 1 juta. Hanya saja, pada saat penerimaan honor, itu nilainya sudah tidak sampai 1 juta,” ungkap sumber terpercaya media ini yang meminta namanya enggan disebutkan. 

Lebih lanjut, sumber ini menyebutkan, akibat adanya pemotongan honor, sempat beberapa kali Dinas Pertanian Kota Tidore melakukan evaluasi dan penggantian terhadap bendahara. 

“Di tahun 2024 ini bendaharanya juga sudah baru, cuma dia juga melakukan pemotongan honor, bahkan honor yang dia berikan itu terkesan pilih kasih sehingga ada yang dapat 2 juta ada yang dapat 1 juta lebih, dan ada juga yang dapat 800 ribu,” bebernya.

Akibat honor yang sering dipotong bendahara, sempat mendapat sorotan dua pucuk pimpinan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, yakni Walikota Capt. H. Ali Ibrahim dan Wakil Walikota, Muhammad Sinen. 

“Diawal Januari kemarin, sempat melakukan pertemuan dengan pak Wali dan Wakil, sehingga mereka mengatakan kalau honor pegawai honorer khususnya di pulau Tidore itu 1,5 juta, dan di daratan Oba senilai Rp. 2 juta,” tambahnya.

Alasan pemotongan honor ini, dikarenakan Dinas Pertanian tidak punya anggaran untuk dilakukan kegiatan, sehingga dari potongan honor itu dipakai untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh Dinas Pertanian. 

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kota Tidore, Fauji Rabo, membenarkan akan informasi tersebut. 

Menurutnya, aksi pemotongan honor ini, sudah dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian. Namun setelah ia dilantik pada tahun 2023 lalu, di awal kepemimpinannya baru dilakukan pergantian untuk bendahara yang baru guna memperbaiki masalah tersebut. 

“Saat ini saya sudah melakukan pergantian bendahara, soal pemotongan honor itu dilakukan untuk membiayai pegawai honor yang tidak ada SK (Tenaga Sukarela),” jelasnya. 

Ia mengaku, kalau untuk pegawai honorer di Dinas Pertanian Kota Tidore khususnya yang sudah mendapat SK kurang lebih sebanyak 30 orang lebih. Jumlah pegawai honorer (Penyuluh Pertanian) ini tersebar di Pulau Tidore maupun daratan Oba. 

“Untuk jumlah pastinya nanti saya cek dulu di kantor, namun kalau tidak salah itu diatas 30 orang, jadi honor yang dipotong bendahara itu untuk membiayai pegawai honorer yang tidak punya SK,” tambahnya. 

Meski begitu, Fauji mengaku bahwa di awal kepemimpinannya menahkodai Dinas Pertanian, ia telah menginstruksikan kepada bendahara untuk dilakukan pembayaran honor setiap bulan sekali, berbeda dengan tiga tahun sebelumnya yang dilakukan per triwulan. 

“Kali ini pegawai honorer sudah bisa menerima honor perbulan, kalau sebelum saya, itu pegawai honorer terima honor tiga bulan sekali,” tuturnya. 

Sementara terkait dengan kebijakan Walikota dan Wakil untuk menaikkan honor di Dinas Pertanian Kota Tidore, sambung Fauji, dirinya belum bisa merealisasikan tahun ini, pasalnya anggaran untuk pegawai honorer nilainya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya mencapai Rp. 500 juta per tahun.

Tentu dengan besaran nilai seperti ini, tidak akan cukup membiayai pegawai honor sebagaimana yang diinginkan Walikota dan Wakil, dimana untuk pegawai honorer di Tidore senilai Rp. 1,5 juta perbulan, dan di daratan Oba senilai Rp. 2 juta. 

“Kami rapat itu sudah di bulan Januari, sehingga anggaran untuk tahun 2024 ini sudah ditetapkan, jadi apa yang menjadi harapan walikota dan wakil akan kami tindak lanjuti pada saat pembahasan APBD Perubahan,” tandasnya.

Pewarta   : Suratmin Idrus 
Editor        : Erwin Egga