TERNATE – Forum Konsultasi Publik ke-II Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2025-2045 yang berlangsung pada Senin (22/07/2024) di Hotel Sahid Bela Ternate, menghasilkan lima isu strategis dan 19 rekomendasi.

Dalam forum yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Malut yang dihadiri seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Malut, instansi vertikal, filantropis, LSM dan pers serta elemen lainnya itu, sebelumnya diawali Focus Group Discussion (FGD) hasil rekomendasi kebijakan, rencana, program (KRP) dari analisis pemodelan KLHS untuk diintegrasikan ke dalam RPJPD Malut 2025-2045.

Lima isu strategis yang dicetuskan dalam forum tersebut antara lain, terbatasnya akses sanitasi, air bersih, pemenuhan pangan dan gizi; belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan); pencemaran, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim; belum optimalnya pengembangan ekonomi dan pariwisata; serta tata kelola pemerintahan dan Pemerataan Wilayah.

Adapun 19 rekomendasi yang dihasilkan dari forum tersebut masing-masing pada Tahap I Penguatan (2025-2029) sebanyak delapan, Tahap II Akselerasi (2030-2034) sebanyak empat, tahap III ekspansi global (2035-2039) sebanyak empat, dan Tahap IV Perwujudan (2040-2045) sejumlah tiga item, guna diimplementasikan dalam Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan masing-masing isu strategis di setiap tahapannya.

Sekretaris Bappeda Provinsi Malut Herifal Naly Thomas, yang mewakili Kepala Bappeda Muhammad Sarmin S Adam dalam sambutannya mengatakan, forum FGD ke-5 dan Konsultasi Publik ke-II merupakan tahapan akhir dari rangkaian tahapan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Provinsi Maluku Utara.

“Konsultasi publik kedua merupakan lanjutan dari konsultasi publik pertama yang menjaring isu strategis serta capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui identifikasi dan pengumpulan data dari masing-masing perangkat daerah dan instansi vertikal yang membidangi,” ujarnya.*
Editor : Hasim Ilyas