TERNATE – Sultan Tidore, H. Husain Sjah mendesak Pemerintah untuk menunda proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Menurut dia, desakan agar Pilkada ditunda ini merupakan pendapat umum anggota DPD RI. 

Alasan penundaan Pilkada serentak tahun 2020 berkaitan dengan kondisi bangsa yang sementara masih berduka karena dilanda pandemi coronavirus disease tahun 2019 atau Covid-19. 

Saat dihubungi wartawan Fajar Malut via telepon seluler Jumat (29/5), Sultan mengaku bahwa desakan ini merupakan pendapat umum anggota DPD-RI. Bahkan sebelumnya, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti sudah meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Menurut La Nyalla, kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP yang menyepakati pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2020 sebaiknya ditunda kembali, karena Kementrian Kesehatan bersama gugus tugas penanganan Covid-19 dari BNPB belum menyatakan wabah Covid-19 berakhir.

Ini bagi La Nyalla akan berdampak pada sisi kualitas Pilkada, bahkan menurutnya republic ini tidak terancam bubar hanya karena Pilkada ditunda. Bila mekanisme jabatan kepala daerah berakhir, maka sudah ada mekanismenya, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah. 

“Pemerintahan ini akan semakin menderita bila wabah ini tidak segera berakhir, semua akan terganggu. Sehingga sebaiknya Pemerintah focus menangani wabah dan dampaknya bagi masyarakat,” kata Sultan Tidore mengutip pernyataan Ketua DPD RI.

Dengan kondisi bangsa saat ini, Sultan Tidore, Husain Sjah yang juga merupakan anggota Komite I DPD RI lantas mempertanyakan mengenai urgensi apa, sehingga Pilkada harus dipaksakan tahun ini. “Rakyat terpapar di mana-mana, Pemilukada lebih dipentingkan, ini apa ? Apakah Pemerintah ini senang melihat rakyat ini terpapar? Kan tidak boleh begitu,” tegasnya.

Pesta demokrasi bagi Sultan Tidore tidak hanya sebatas memilih kepala daerah, tetapi akan menimbulkan orang-orang berkerumun. “Namanya juga pesta demokrasi, apakah Pilkada ini ditunda terus membuat banyak orang mati? Kan tidak juga,” tegasnya.

Kata dia, secara umum pandangan anggota DPD agak bersikap memilih untuk diundur, tetapi secara resmi nanti disampaikan oleh pimpinan. Bagi dia, keselamatan jiwa anak bangsa jauh lebih penting dari segala-galanya. “Kita harus mencegah kemudaratan, tapi secepatnya kita harus melihat kemudaratan, dan yang harus dilakukan adalah mencegah,” tutupnya. (nas)