TERNATE – Realiasai pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ternate yang sampai pada triwulan III tahun 2024 ini capaian masih dibawah 50 persen, hal ini menunjukan Pemkot Ternate belum mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bahkan Pemkot melalui OPD pengelola PAD dinilai tidak serius untuk mengelola sejumlah potensi PAD yang ada, padahal tarif sejumlah item retribusi sudah mengalami peningkatan di tahun ini.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A. Wahid mengatakan, capaian retribusi daerah dan dan lain- lain pendapatan daerah yang sah, sebelumnya dalam setiap rapat terus disampaikan, karena target yang ada bertumpuk pada pemanfaatan barang milik daerah seperti sport hall dan gamalama modern, namun hal itu tidak pernah direalisasikan. Dengan begitu lain –lain pendapatan daerah yang sah yang targetnya berkisar 40 miliar lebih tidak akan mungkin tercapai. Hal ini jadi salah satu penyumbang terbesar tidak terealisasinya capaian PAD sesuai dengan yang ditargetkan dalam APBD tahun 2024.

Sebab kata dia, sesuai dengan data yang ada saat ini capain PAD sampai triwulan III hanya sector pajak daerah yang telah melampaui 50 persen, sementara retribusi daerah sampai sekarang belum mencapai 50 persen, hal yang sama juga terjadi pada item hasil kekayaan dipisahkan, serta lain–lain pendapatan daerah.

“Jadi capaian secara keseluruhan total PAD belum mencapai 50 persen, padahal sekarang sudah masuk bulan Agustus atau triwulan III, ini berarti upaya pemerintah dalam rangka untuk memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah Kota Ternate belum maksimal. Hal ini karena karena Pemerintah Kota tidak serius,” tegasnya, pada Selasa (13/8/2024)

Menurutnya, hal ini kareja Pemkot Ternate hanya terfokus pada pendapatan yang bersumber dari dana transfer, mestinya Pemkot sudah harus memanfaatkan potensi sumber pendapatan yang ada di daerah Kota Ternate, yang dapat mendorong penigkatan PAD yang lebih besar. “Sehingga apa yang menjadi kebutuhan pembangunan bisa di realisasikan, karena kebutuhan belanja kita cukup banyak tetapi pemerintah tidak serius menggarap pendapatan asli daerah,” ungkapnya.

Dikatakannya, dari PAD yang ditargetkan 169 miliar lebih, dipastikan sampai diakhir tahun capaiannya paling tinggi 100 miliar, hal ini kemudian berdampak pada capaiannya yang tidak terealisasi, dan kondisi tersebut, dapat menganggu pendapatan dan belanja yang cukup besar.

“Jadi saya anggap pemerintah tidak serius selama ini menggarap, memanfaatkan upaya-upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber PAD itu belum maksimal,” katanya.

Mestinya kata dia, Pemkot Ternate harus jujur dalam penganggaran, karena di tahun anggaran 2023 berdasarkan hasil audit BPK terungkap sebesar 52 miliar lebih pendapatan dan belanja pegawai tidak teralisasi, dengan kodnsisi itu maka Pemkot Ternate diminta tidak gegabah untuk melakukan rasionalisasi kegiatan di tahun 2024.

“Jadi mereka jangan gegabah, mereka harus kalkulasi betul dengan menghitung, mengkaji berapa jumlah pegawai, berapa kebutuhan riil belanja pegawai kemudian ditambah dengan akres 2,5 persen itu baru kita tahu, jangan sampai tahun 2023 terulang kembali, artinya belanja yang diploting itu ternyata melebihi apa yang menjadi target ketentuan peraturan perundang–undangan. Karena 2,5 persen kan kurang lebih di 10 miliar, masa 52 miliar yang tidak terealisasi itu berarti ada penumpukan anggaran disitu, walaupun memang riilnya anggaran tidak ada, tetapi ada penumpukan belanja disitu sehingga jika dilepas keluar maka bisa dimanfaatkan untuk belanja yang lain,” jelasnya.

“Jadi saya bilang Pemkot belum memiliki perencanaan yang baik, kan perencanaan beranggaran mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD per tahun. RKPD itu sebenanrnya program kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif sudah tergambar, itu perencanaan betul – betul dilakukan secara matang, jangan cuman ngomong,” sambungnya.

Mubin menyebut, mestinya setiap program dan kegiatan harus diharus dikaji dengan benar, agar apa yang direncanakan bisa dilaksanakan. Karena mekanismenya dilalui mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan. Namun yang terjadi justru pelaksanaannya ditahun 2024 belum selesai sudah dilakukan rasionalisasi dan refocusing, ini menunjukan Pemkot Ternate tidak matang dalam penganggaran.

“Mestinya harus dihitung, potensi pendapatan kita keseluruhan baik dana transfer kemudian PAD baru dikalkulasikan itu dulu, supaya bisa diketahui riilnya berapa, baru kita lepaskan belanja sehingga tidak menganggu program kegiatan yang telah kita sepakati di APBD tahun berjalan. Dan hal ini sudah berulangkali diingatkan DPRD, tapi dengan kondisi yang ada ini menunjukan Pemkot Ternate belum mampu memenej keuangan daerah yang baik,” tandasnya.*

Editor Hasim Ilyas