Terseret Kasus Judol, Dominasi Sang ‘Raja Birokrasi’ Morotai Akan Berakhir ?

MOROTAI – Selama lebih dari satu tahun, Muhammad Umar Ali bak benteng tak tergoyahkan di jantung pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.

Meski badai politik pasca Pilkada 2024 menerpa, posisi Umar sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) tetap kokoh. Upaya demi upaya untuk melengserkannya kandas.

Namun satu kasus mengubah segalanya : judi online (Judol). Dari kasus ini, karir sang ‘Raja Birokrasi’ Morotai dikabarkan akan segera berakhir.

Perjalanan Umar dalam mempertahankan posisinya sebagai Sekda pasca Pilkada terbilang cukup berat.

Dari berbagai sumber yang ditelusuri Fajar Malut memyebutkan, Muhammad Umar Ali sejak awal sudah masuk daftar hitam pejabat yang harus dicopot begitu Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Kristian Pawane (Rusli-Rio) dilantik. Alasannya politis.

Selama Pilkada 2024, sikap politik Umar dinilai abu-abu. Ia dituding bermain dua kaki. Tudingan itu cukup membuat gerah lingkar dalam Rusli-Rio. Desakannya keras, Umar dianggap tidak loyal dan harus jadi yang pertama diganti.

Tapi desakan tinggal desakan. Orang-orang dekat Rusli Sibua gagal menjatuhkan Umar Ali. Ia bertahan, bahkan menguat.

Taktik bertahan Umar dalam mengamankan kursinya patut diacungi jempol. Beberapa pejabat Pemkab yang enggan disebut namanya menyebut Umar punya kemampuan manuver birokrasi yang lihai.

Umar bukan pejabat kemarin sore. Ia sudah mengakar. Pengalamannya setahun menjabat Sekda devenitif di era kepemimpinan mantan Bupati Benny Laos. Ditambah lagi 2 tahun ia ditunjuk menahkodai jabatan Penjabat (Pj) Bupati Morotai 2022-2023, Umar cukup menguasai detail teknis pemerintahan dan jaringan ASN.

Belum lagi, posisi Sekda sebagai panglima ASN membuatnya sulit disentuh tanpa alasan hukum yang kuat.

Bupati bisa saja punya hak prerogatif, tapi Sekda adalah jabatan karir tertinggi. Mencopotnya tentu tidak bisa seenaknya. Umar paham betul celah itu.

Faktanya, hingga April 2026, Umar masih menandatangani dokumen strategis Pemkab, memimpin rapat koordinasi, dan mengendalikan gerbong birokrasi. Dominasinya terhadap jalannya pemerintahan Rusli-Rio cukup kuat.

Namun titik balik datang tanpa aba-aba. Nama Muhammad Umar Ali tiba-tiba meledak lewat pemberitaan media massa. Ia dituduh terlibat Judi online.

Detail kasus belum dibuka penuh ke publik. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pulau Morotai tengah melakukan penyelidikan mendalam.

Dalam siaran pers Bidang Kehumasan Diskominfo, Sabtu 25 April kemarin, menyebut Sekda Umar Ali akan segera dipanggil BKD untuk dimintai keterangan.

Walau belum ada hasil pemeriksaan yang membuktikan Umar benar-benar terlibat dalam kasus ini, spekulasi akan karirnya mulai hangat dibicarakan diinternal Pemkab Pulau Morotai. Jelas posisi Umar tengah goyah. Dominasinya pun mulai dipatahkan.

“Informasi Bupati akan segera ganti beliau (Sekda Umar Ali), nanti tunggu perkembangannya saja, sementara lagi dibahas,” beber salah satu pejabat dilingkungan Pemkab Morotai yang enggan disibutkan namanya.

Walau begitu, pihak BKD menegaskan bahwa informasi yang beredar saat ini masih bersifat dugaan dan belum dapat disimpulkan kebenarannya, dan terutama belum dapat dipastikan pihak mana yang berkepentingan secara langsung atas pemberitaan dimaksud, ataupun terdapat laporan/aduan terhadap yang bersangkutan.

Namun, BKD akan tetap melakukan pendalaman secara menyeluruh melalui mekanisme pemeriksaan resmi.

“Dalam pelaksanaan pemeriksaan BKD akan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan asas praduga tak bersalah,” tegas Kepala BKD Morotai, Alfatah Sibua, dalam rilisnya.

Walau proses masih berjalan, spekulasi akan masa depan Umar makin hangat dibahas. Apakah ini menjadi akhir dari karir sang raja birokrasi ?. 14 bulan bertahan dari gempuran politik, dan patah hanya dalam hitungan hari karena meja judi digital.

Hingga berita ini dipublis, Muhammad Umar Ali belum memberikan keterangan resmi. Pemkab Morotai juga belum mengeluarkan pernyataan sikap terkait masa depan Umar Ali. (fay)

Berita Terkait