TIDORE – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, untuk memastikan nasib mereka, yang direncanakan bakal dirumahkan akibat keerbatasan anggaran.

Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana kebijakan yang berpotensi merumahkan hampir 2.000 PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore.

Amatan media ini, para demonstran lantas bersorak dengan tegas untuk menolak kebijakan Pemerintah Pusat terkait Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Pasalnya, dua program ini diduga menyulitkan daerah dalam pembiayaan gaji PPPK.

Selain itu, akibat dua program tersebut daerah diminta untuk melakukan efisiensi, bahkan dana transfer ke daerah (TKD) diduga kuat ikut dipotong hanya untuk mensukseskan program tersebut.

Untuk itu, mereka meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat memberikan kepastian status kerja serta menjamin hak-hak PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi.