MOROTAI – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, siap memfasilitasi dan memediasi kelompok nelayan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), serta pengusaha rompong dalam proses pengurusan perizinan ke DKP Provinsi Maluku Utara.
Langkah ini dilakukan untuk mempermudah akses pelayanan perizinan bagi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan.
Kepala DKP Kabupaten Pulau Morotai, Muksin Hi Umar, mengatakan pihaknya siap membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam proses pengurusan izin rompong. Namun, kewenangan penerbitan izin tersebut berada di tingkat provinsi.
“Jadi, kewenangan kami di kabupaten hanya memediasi. Artinya, kami membantu kelompok nelayan dan pengusaha yang memiliki rompong untuk berkoordinasi dengan DKP Provinsi, karena kami di DKP kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin rompong,” ujar Muksin, Sabtu (11/10/2026).
Ia menjelaskan, DKP Kabupaten Pulau Morotai bersama DKP Provinsi Maluku Utara sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan rompong.Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan dari Kecamatan Morotai Utara, Morotai Timur, dan Morotai Selatan.