MOROTAI – PT Intim Kara, perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan infrastruktur dan mengerjakan sejumlah proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diduga belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan atau yang sebelumnya dikenal sebagai pajak galian C di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

Perusahaan tersebut diketahui telah beroperasi di Pulau Morotai sejak 2021. Namun, hingga kini Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai belum menerima pembayaran pajak terkait aktivitas pengambilan atau pemanfaatan material galian yang menjadi objek pajak daerah.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Morotai, Sahril Bayan dikonfirmasi Senin (02/11) membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi fajar malut.

Menurut Sahril, BPKAD telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pihak PT Intim Kara terkait kewajiban perpajakan perusahaan. Namun, koordinasi tersebut hingga saat ini belum menghasilkan tindak lanjut.

“Sejauh ini sudah tiga kali kami melakukan koordinasi dengan mereka. Tahun 2025 kemarin, pimpinan kami dua kali mendatangi langsung kantor mereka di Ternate untuk koordinasi soal pajak,” ungkap Sahril.

Ia mengatakan, upaya komunikasi kembali dilakukan pada bulan sebelumnya dengan mendatangi pihak perusahaan. Namun, BPKAD belum memperoleh kepastian terkait penyelesaian kewajiban pajak tersebut.