WEDA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arif Djamaluddin dinilai lemah oleh Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Edi Langkara.

Dihadapan ratusan undangan dan para forkompimda saat memberikan sambutan peresmian Ekowisata Nusliko Park, Edi Langkara tampak kesal lantaran proyek pembangunan 7 unit kotek Nusliko Park dan mushollah serta jalan hotmix yang telah selesai ditenderkan pada triwulan ke dua tahun 2020 tak kunjung dikerjakan.

Edi beralasan, sejak tahun 2018 pembangunan infrastruktur kawasan strategis Nusliko Park mulai dibangun. Namun pembangunan kawasan tersebut tidak hanya tanggungjawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tapi dikeroyok dengan dinas PUPR.
Namun setelah diberi kepercayaan dan tanggungjawab menggenjot pembangunan kawasan wisata Nusliko Park ternyata Dinas PUPR terkesan lambat.

Amatan Fajar Malut.com hal yang lebih kesal lagi dari Bupati ketika Kadis PUPR tak hadir dalam acara peresmian Nusliko Park tersebut. Ketika Bupati hendak mempertanyakan progres pembangunan 7 unit kotek dan jalan hotmix nusliko park Arif tak menunjukan keberadaannya.
Sekertaris Dinas PUPR yang kebetulan hadir ketika ditanya langsung oleh Bupati namun dirinya tak mampu menjelaskan progres kegiatan yang ditanyakan itu. “Saya tidak tahu pasti,” ucapnya.

Belakangan Kadis PUPR terlihat di arena peresmian nusliko park namun tak lagi digubris Bupati.

Atas kekesalannya itu Bupati menegaskan kepada Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar Dinas PUPR tidak lagi mengelola proyek di kawasan pariwisata Nusliko Park. “Dinas PU tak boleh kelola proyek pariwisata Nusliko Park, karena tanggung jawabnya lemah, spriti pembangunan lemah padahal kadisnya anak daerah, jadi proyek pembangunan nusliko park harus ditampung di Dinas Perkim,” tegas Edi.

“Pada tahun 2020 saya jengkel dinas PUPR dengan mitranya itu sudah tender jalan hotmix lingkar Nusliko Park dengan nilai proyek Rp11 miliar lebih, tapi sampai saat ini tidak ada kabar, ini ada apa,” tukas Edi.

Selain itu juga pembangunan 7 unit kotek dan musollah dari 2019-2020 tidak selesai. “Jadi tolong bicarakan ada masalah apa disitu,” sambung Edi.

Elang menyampaikan setiap SKPD itu harus membangun visi misi bupati, bukan visi kepala dinas. “Perangkat daerah itu memperkuat dan melaksanakan tugas kepala daerah, bukan mengikuti keinginan kepala SKPD itu sendiri,” pungkasnya.

Politisi Golkar itu mengaku keterlambatan pembangunan itu dikarenakan perilaku SKPD. “Jadi semua ini bisa jalan tergantung semangat SKPD. Kita semangat membangun tapi SKPD tidak becus dengan mental kayak ini, akan sangat menghambat,” ketusnya.

Selain Kadis PUPR, yang menjadi sorotan tajam Elang juga menyoroti Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Husain Ali. “Kadis Pariwisata saya ingatkan disini (Nusliko Park) harus ada taman Adhyaksa dan taman Bhayangkara. Sudah saya ingatkan berulangkali jadi segera,” cacarnya. (udy)