Tuntutan eksistensi KPPN sebagai kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) lebih mengedepankan tugas analisis berbasis data dan mendukung Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE), sehingga tugas yang berisiko (terjadi hilang/berkurangnya uang negara) dan bukan merupakan tupoksi utama harus diganti dengan tugas yang lebih baik. 

Mekanisme rekening penampungan lebih mencerminkan belanja negara yang efektif dan pengelolaan kas Negara yang efisien dan prudent, sesuai dengan best practices. 

Data pelaksanaan anggaran atas proyek APBN di lingkup wilayah kerja KPPN Ternate sampai dengan 25 Desember 2023, terdapat 34 satker yang memanfaatkan pengajuan tagihan akhir tahun melalui konsep RPATA dengan 99 kontrak dan dengan nilai penampungan dana sebesar Rp 137,46 MIliar. 

Artinya satker meminta mencadangkan dana karena kontrak sedang dalam tahap penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Nanti pejabat perbendaharaan di satker melakukan pembayaran kepada penyedia atas penyelesaian pekerjaan atau prestasi yang dilakukan.