DARUBA – Akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, Parto Sumtaki, menilai langkah 20 anggota DPRD yang melakukan sidak sana-sini, hingga pemanggilan sejumlah pimpinan OPD untuk rapat dengar pendapat, memiliki maksud dan tujuan tertentu. 

Bagi Parto kegagalan para anggota DPRD dalam menjalankan personalitasnya, mencoba untuk mencari ruang baru dengan energi publik.

Selama ini, kata dia, mestinya DPRD sudah punya referensi sejak awal mengenai pembangunan RSUD Ir Soekarno atau masalah lain. 

“Pertanyaannya mengapa selama ini tidak dilakukan fungsi-fungsi pengawasan itu?. Kalau alasannya selama ini karena mereka tidak punya ruang, itu tidak masuk akal,” cetus Parto. 

Karena DPRD, kata dia, tahu betul budget untuk pembangunan RSUD Ir Soekarno dari tahun ke tahun.  Sehingga, DPRD bisa dengan terbuka melakukan konfirmasi terhadap hal itu, hanya saja tidak dilakukan.

“Saya melihat mereka sudah gagal menjalankan fungsi-fungsi personalitas. Ada soal lain sebetulnya, sehingga kesannya mereka ingin tukar tambah dengan hal lain yang mau dinegosiasikan,” katanya.