“Sehingga mulailah ada jurus-jurus baru, coba dikembangkan, coba dibuka bisa jadi akan ada tukar tambah,” tambah Parto. 

DPRD, lanjut dia, harusnya lebih terukur dalam menjalankan fungsi-fungsi politik, jangan cuma sekedar cari sensasi.

“Wajar karena harusnya model mengkonfirmasi ini sejak awal sudah dilakukan. Kalau seperti ini, kita juga bisa memberi penilaian bahwa memang selama ini DPRD dan eksekutif itu ternyata tidak baik-baik saja,” tukas Parto. 

Ia pun meminta agar DPRD tidak perlu terlalu ugal-ugalan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.   “Jangan ugal-ugalan terus kayak gitu, jadi kita berharap DPRD bisa punya martabat punya wibawa dalam hal menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya,” tandas Parto. 

Selain itu, Parto juga meminta agar Eksekutif juga harus lebih terbuka untuk seluruh Dokumen pembiayaan pembangunan di Daerah, dalam hal ini APBD, sehingga bisa sama-sama saling mengawasi.

Karena memang menurutnya secara politik harusnya saling berkoordinasi. Sehingga dua lembaga ini, punya kewajiban dan juga hak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah.