Menurutnya, perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

“Atas dasar kedua regulasi tersebutlah maka terselenggaranya sidang pada siang hari ini,” kata Husni.

Dalam nota penjelasan kepala daerah, Sarbin menyebut perubahan APBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika kondisi lingkungan strategis serta perubahan sejumlah asumsi yang menjadi dasar penyusunan anggaran.

Struktur perubahan APBD tersebut mencakup pendapatan daerah, yang terdiri atas PAD, pendapatan transfer, serta komponen pendapatan lainnya.

Dari sisi pendapatan, PAD menjadi sektor dengan pertumbuhan paling tinggi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaikkan target PAD sebesar 39,02 persen, dari Rp1,165 triliun menjadi Rp1,620 triliun.