“Optimalisasi PBB-P2 harus diawali dengan data yang akurat. Oleh karena itu, kami bersama KPP Pratama melakukan pengukuran langsung terhadap objek pajak khusus agar proses penilaian NJOP benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, penetapan PBB-P2 dapat dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tower telekomunikasi dan SPBU merupakan objek pajak dengan karakteristik bangunan khusus yang memerlukan proses pengukuran dan penilaian secara teknis. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah memastikan seluruh objek pajak memiliki data yang lengkap dan mutakhir sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

Lebih lanjut, Kepala Bapenda menegaskan, sinergi antara Bapenda dan KPP Pratama tidak hanya terbatas pada kegiatan pengukuran, tetapi juga mencakup penguatan koordinasi, pertukaran data, dan pengawasan bersama untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

“Kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola perpajakan. Kami ingin memastikan setiap objek pajak terdata dengan baik sehingga potensi penerimaan PBB-P2 dapat dioptimalkan. Pajak yang dibayarkan masyarakat dan pelaku usaha akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” tegasnya.